Masih Adakah Indonesia di Tahun 2030?

Mangadar Situmorang  

Rektor Universitas Katholik Parahyangan Bandung

 

Ramalan tentang masa depan Indonesia bukan hal baru dan juga bukan monopoli satu orang saja. Sebut saja “A Nation in Waiting” (Adam Schwarz, 1994) atau “Indonesia: the Unlikely Nation?” (Colin Brown, 2003) atau “A State of Emergency” (Sandra Pannel, 2003), sekadar menyebut beberapa contoh, mempertanyakan apakah Indonesia akan bertahan sebagai sebuah negara atau tidak. Jika Adam mengkhawatirkan kepemimpinan Presiden Suharto yang makin tidak efektif, Colin meragukan konstruksi sosial-demografis-historis Indonesia, dan Sandra mempertanyakan ketimpangan yang dialami oleh daerah-daerah di kawasan timur Indonesia.

Kekhawatiran tentang masa depan Indonesia tentu saja sah. Sebab, sejarah adalah kumpulan perubahan, termasuk yang ekstrim seperti munculnya atau hilangnya negara dari peta dunia. Di zaman Yunani kuno dikenal negara Athena dan Sparta. Kemudian juga ada Persia. Dalam perkembangannya, ada kekaisaran Romawi dan Ottoman.

Revolusi Amerika dan revolusi Perancis di peralihan abad ke-18 dan ke-19 juga mencatat kelahiran dan kematian sejumlah negara. Di awal abad ke-20, sejarah mencatat kemunculan sejumlah negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Indonesia. Dan, di penghujung abad tersebut, yang sering disebut sebagai akhir “Perang Dingin”, Yugoslavia, Chekoslovakia, dan Uni Soviet bubar. Sementara Slovenia, Kroasia, Kazhakstan, dan lain-lain lahir sebagai negara baru. Indonesia sendiri dicatat sebagai warisan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, di antaranya adalah Majapahit dan Sriwijaya.

Membuat prediksi tentang Indonesia di tahun 2030 bukanlah perkara mudah. Itu adalah tingkatan tertinggi dari seluruh tahapan ikhtiar intelektual. Di bawahnya secara berturut-turut adalah preskripsi, eksplanasi, deskripsi, dan eksplorasi. Keunggulan atau kehebatan prediksi terletak pada kemampuannya menghimpun dan mengkaji seluruh faktor yang akan mempengaruhi sebuah perubahan, sehingga bisa sampai pada sebuah hasil dengan presisi yang tinggi.

Pertanyaan yang lebih sederhana adalah: apa yang membuat sebuah negara bisa lenyap atau bertahan dan berkembang kuat?

Secara umum, keberadaan dan keberlanjutan Indonesia sebagai sebuah negara ditentukan oleh faktor internal (nasional atau domestik) dan faktor eksternal (internasional atau global). Keduanya memiliki dimensi struktural, politik, ekonomi, dan sosial-kultural atau perseptual.

Pertautan di antara semua itu akan menampilkan sebuah matriks atau peta yang dapat mencerminkan kompleksitas dan komprehensifitas faktor dan relasi antarfaktor, yang harus dikaji untuk membuat prediksi. Ini dapat mengantar kita pada sebuah (hipo-)tesis bahwa keberadaan dan keberlanjutan negara Indonesia ditentukan oleh kekuatan internal. (Hipo-)tesis kedua adalah pemerintah harus kuat, efektif, dan demokratis.

Secara struktural, bangunan kenegaraan Indonesia masih memerlukan penguatan. Ibarat sebuah bangunan, fondasi, pilar, dan kerangka penopang dan pengikatnya masih belum kokoh. Belum terikat kuat satu sama lain. Tujuh puluh tiga tahun kemerdekaan sebagai negara masih belum cukup untuk mencegah keretakan dan keruntuhan. Diperlukan penjagaan dan pengawasan agar struktur tersebut tidak diganggu.

Secara politis, sekalipun diakui pentingnya dan telah terjadinya distribusi kekuasaan di antara institusi dan organisasi politik, belum tentu semua institusi dan organisasi politik tersebut mampu memainkan perannya secara maksimal dan terintegrasi. Kecenderungan-kecenderungan koruptif dan diskriminatif masih sangat besar. Di sini pemerintah harus tampil sebagai kekuatan yang berada di atas organisasi-organisasi politik yang selalu bertindak semata-mata demi kepentingan kelompoknya.

Faktor ekonomis seringkali dilihat sebagai hal yang sangat menentukan. Pada tataran praktik, di sini juga terdapat persaingan di antara berbagai kekuatan ekonomi. Sifat persaingannya seringkali bersifat eksploitatif, diskriminatif dan konfliktual. Tugas utama pemerintah adalah mengendalikan persaingan tersebut sembari mengupayakan pembangunan, yang bertujuan memperbanyak jumlah dan kualitas sumber-sumber kesejahteraan untuk didistribusikan secara adil.

Dimensi perseptual menegaskan relasi antarindividu atau antarkelompok yang diwarnai oleh prasangka, meremehkan, curiga, dan intoleran. Hal itu mendorong perilaku dan tindakan yang diskriminatif, eksklusif, dan juga konfliktual. Ini bisa menjadi sumber keruntuhan negara.

Dalam pemahaman yang positif dan optimis, kelemahan atau kekurangan struktural, politik, ekonomi dan kultural pada haikatnya bersifat imminent, artinya selalu ada dan tetap akan ada. Oleh karena itu, harus ada yang mengatasinya secara terus menerus. Dan itu adalah pemerintah.

Di sinilah peran pemerintah, yaitu mencegah tindakan-tindakan destruktif, intoleran, dan diskriminatif. Bersamaan dengan itu, pemerintah harus bisa secara efektif dan demokratis mengawal dan menjamin agar proses-proses pembangunan terus berlangsung demi penguatan aspek-aspek struktural, politik, ekonomi, dan perseptual. Jika pemerintah kuat, efektif, dan demokratis, maka terjaminlah keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, demokratis, dan kuat pada 2030 dan sesudahnya.*

 

Ilustrasi: HG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s