Peran Sejarah dari Mahasiswa Sejarah Menuju Sejarawan

Athif Thitah Amithuhu

Mahasiswa Ilmu Sejarah

 

“Sejarawan adalah penulis sejarah. Titik. Tanggalkan anggapan bahwa hanya mereka yang bekerja sebagai dosen universitas dan institusi-institusi ilmiah yang berhak disebut sejarawan!”

Kalimat dari Kuntowijoyo, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM, memberikan pengertian bahwa semua orang bisa menjadi sejarawan. Kalimat tersebut tidak mengurangi kepercayaan kita sebagai generasi muda, terutama kepada mereka yang telah mendapatkan kesempatan mendalami sejarah di kampus.

Banyak dari mereka yang berada dalam kampus tidak terbentur dengan dunia luar kampus. Mereka enggan mengikuti komunitas-komunitas, organisasi maupun kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah dan mengembangkan diri. Modal apa lagi yang dapat menggerakkan peradaban menuju masa depan selain kesempatan-kesempatan tersebut?

Pemuda adalah tokoh di setiap siklus peradaban manusia. Masa muda ialah waktu pencarian jati diri. Pemuda ataupun mahasiswa sebenarnya sama, keduanya memiliki gairah jiwa muda. Berani mencoba, mencari pengalaman, berinovasi dan peka terhadap lingkungan sekitar.

Mendalami sejarah melalui kampus berarti membuka pandangan dari luar dunia kampus dengan pendidikan penalaran ilmiah. Kita mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan merekontruksi kembali sejarah melalui karya tulis. Pengenalan metode sejarah, menulis hasil praktik penelitian, sampai dengan laporan tulisan dari kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat dilakukan oleh mahasiwa sejarah.

Modal inilah yang perlu disadari kembali untuk melangkah setelah terjun di luar kampus. Sudah banyak kita ketahui pilihan jurusan sejarah di dalam kampus berbeda dengan pekerjaan atau profesi yang ditekuni. Namun, bekal dan pengalaman selama masa perkuliahan tidak dapat terpisahkan dalam membentuk diri mahasiswa sejarah. Tidak ada salahnya, berbeda dengan jurusan kampus saat bekerja. Toh, dunia kampus juga tidak sepenuhnya memberikan solusi bagi pekerjaan mahasiswanya setelah kelulusan.

Peran sejarawan dalam suatu negara sangat penting, jika tetap ingin peradaban berjalan maju. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Mahasiswa sejarah adalah para pemuda yang memiliki bekal pandangan luas dan mendalam tentang masa lalu. Mereka adalah kunci melihat masa depan karena menuliskan dan merekontruksi peristiwa sejarah.

Belajar dari sejarah berarti berani berubah, tidak ingin mengulang kesalahan yang pernah dilakukan dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Bekal dan peran inilah yang perlu dipahami untuk terjun dalam kegiatan-kegiatan komunitas, organisasi-organisasi, bahkan di masyarakat. Apapun pekerjaannya dan latar belakang yang “menghidupi” mahasiswa sejarah di masa depan, setidaknya nafas dan jati diri sejarah masih tetap ada melalui terus membaca dan terus menuliskannya.

Mahasiswa sejarah yang masuk dalam berbagai profesi pekerjaan berperan menjadi sejarawan dalam lingkungan pekerjaannya. Alangkah kuatnya peradaban bangsa Indonesia jika mereka muncul menjadi polisi yang paham menuliskan sejarah terorisme, kritikus film yang ahli menulis sejarah film, koki yang menulis dan mengerti sejarah makanan hingga ahli otomotif (bengkel) yang dapat menulis sejarah transportasi.

Apapun yang sudah dicapai saat ini, setidaknya, kita yang belajar sejarah berani dan memiliki kepercayaan diri untuk kembali bersuara. Bahwa peran sejarawan penting untuk menguatkan tradisi lingkungan sekitar (masing-masing daerah) juga untuk menjaga berjalannya peradaban bangsa dan negara Indonesia supaya tetap maju.*

Tulisan ini dibuat untuk memperingati ulang tahun HIMA ILMU SEJARAH UNY ke 15 pada tanggal 6 Juni 2018.

Ilustrasi: pixabay.com

Advertisements

Gotong Royong Pemerintah dan Gerakan Keorangtuaan Menangkal Radikalisasi

JC Pramudia Natal

Guru, Pemusik & Penulis Lepas

 

Terdapat satu benang merah yang sangat mencolok dari peristiwa pemboman bulan lalu di Surabaya, Wonocolo, dan Sidoarjo, yaitu para pelakunya merupakan satu keluarga batih; ayah, ibu, beserta anak-anak mereka.

Dalam bentuk yang paling tragis dan kejam, masyarakat Indonesia diberikan pelajaran bagaimana keluarga, terutama orangtua bagi anak-anak yang masih di bawah umur, memainkan peranan krusial dalam perkembangan kehidupan anak.

Hal ini tentu menjadi ironis karena justru selama lima tahun ke belakang, terutama dalam era Kabinet Kerja, keluarga justru dicoba untuk dikembalikan menjadi motor kebangkitan nasional, khususnya dalam sudut pandang pendidikan.

Dari perspektif Pemerintah, secara moril, dalam dukungan verbal yang dilontarkan Mendikbud I Kabinet Kerja Anies Baswedan atau langsung dalam implementasi kebijakan semacam program Direktorat Keorangtuaan dan Hari Pertama Sekolah, peran krusial keluarga sebagai salah satu dari trias pelaku pendidikan berusaha direvitalisasi oleh Pemerintah.

Dari perspektif akar rumput gerakan keorangtuaan, mulai dari yang bersifat psikososial dan berfokus kepada pembangunan suasana keluarga yang konstruktif sebagaimana ditunjukkan Keluargakita.id dan Komunitas Charlotte Mason Indonesia, hingga yang bersifat formal dalam bentuk sekolah dan pelatihan keluarga (homeschooling) sebagaimana dicontohkan oleh Rumahinspirasi.id dan Shine, semakin memperoleh perhatian khalayak luas.

Hal ini bukan hanya tercermin dalam jumlah peserta, namun juga perkembangan jumlah titik-titik kegiatan komunitas tersebut yang tidak hanya berskala kota, namun mulai merambah regional.

Lantas, bagaimana kita bersama perlu menyikapi isu radikalisasi keluarga ini? Walau terjadi pelaksanaan program keorangtuaan baik yang berbasis Pemerintah atau swadaya masyarakat sebagaimana diutarakan di atas, namun belum adanya payung gotong royong dan koordinasi menjadi satu aspek yang darurat untuk segera dibenahi.

Dengan segala prioritas dan program infrastruktur yang dimiliki kabinet kerja, bahkan Pemerintah lewat kepala KSP, Moeldoko, setengah mengakui bahwa baru pada tahun terakhir ini mereka akan menambah fokus kepada pembangunan manusia.

Dengan adanya perkembangan baru semacam radikalisasi keluarga, dalam bentuk pelaku bom bunuh diri, seyogianya Pemerintah tidak perlu malu untuk menggandeng komunitas-komunitas keorangtuaan di akar rumput yang nyata-nyata telah berkarya dan berbuah.

Salah satu sisi buta yang memperparah kelemahan gotong royong gerakan keorangtuaan itu sendiri adalah bahkan Pemerintah tidak bisa mengandalkan program pendidikan formalnya dalam membangun kerangka kebangsaan kepada anak.

Survei nasional Convey Indonesia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada September-Oktober 2017 terhadap 2.181 responden beragama Islam, yang terdiri atas guru pendidikan Agama Islam, murid, dosen, dan mahasiswi/a, menyodorkan fakta yang tidak ramah kebhinekaan.

Dari hasil survei tersebut dan juga kasus pemboman di Jawa Timur dapat kita lihat bersama bahwa benih-benih kekerasan, nir-empati, dan intoleransi masih ada bahkan berkembang semakin pesat.

Dan cara yang lebih “sangkil-mangkus untuk menekan dan bahkan memulihkan kebangsaan Indonesia yang berbhineka adalah adanya gotong royong antara Pemerintah dengan gerakan keorangtuaan di akar rumput.

Sementara Pemerintah dapat mengadopsi kebaruan konsep, filosofi, dan praktik pendekatan kekeluargaan yang terkini dan konstruktif, untuk kemudian disosialisasikan di sekolah-sekolah; maka gerakan akar-rumput keorangtuaan bisa mendapatkan jejaring luas dalam aspek hukum, kemasyarakatan, dan bahkan memperkaya alternatif konsep, filosofi, dan praktik gerakan keorangtuaan dari gotong royong dan koordinasi ini.

Apabila pedagog John Hattie mengatakan bahwa pengembangan murid dapat pesat karena gotong royong antar-guru, maka dapat kita perluas bahwa pengembangan kebangsaan dapat lebih “sangkil-mangkus” jika terjadi gotong royong Pemerintah dan komunitas/gerakan keorangtuaan di akar rumput.*

 

Ilustrasi: Jelleke Vanooteghem | Unsplash

Taman Bacaan Masyarakat sebagai Ujung Tombak Majunya Literasi di Daerah 3T

Randy Homzi Romadhon

Guru Garis Depan Kabupaten Buru

 

Meski terlambat, saya membuat tulisan ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 yang gaungnya masih terasa hingga tulisan ini dibuat. Masih lekat di ingatan Sabtu 23 September 2017 ketika untuk pertama kalinya saya sampai di Desa Widit, tempat saya bertugas sebagai Guru Garis Depan (GGD) pada SD Negeri 9 Waelata, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desa Widit sendiri merupakan sebuah Desa Adat dengan sebagian besar penduduk adalah orang asli Pulau Buru, yang mayoritas beragama Islam dan sisanya beragama Katolik, Protestan, dan aliran kepercayaan (Adat).

Saat saya datang pada beberapa minggu pertama bertugas sebagai GGD di Desa Widit, saya mendapati banyak sekali anak, bahkan hingga kelas 4 SD, yang kurang bisa membaca lancar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Setelah saya cermati permasalahannya bukan karena guru jarang masuk, namun kultur setempat yang dekat dengan area penambangan emas Gunung Botak. Banyak anak yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan pergi ikut orangtua ke gunung atau karena pengawasan orangtua terhadap pendidikan anak yang kurang, sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu. Yang terjadi kemudian adalah tidak adanya kontinuitas dalam pembelajaran.

Hal lain yang saya temukan adalah sedikitnya buku bacaan yang tersedia. Terdapat beberapa novel terbitan Balai Pustaka yang saya anggap terlalu berat untuk siswa SD. Buku-buku lainnya yang ada di sekolah lebih banyak dalam bentuk buku teks pelajaran yang sifatnya kering dan terkesan njelimet, hingga siswa malas untuk membacanya di sekolah ataupun meminjamnya untuk dibaca di rumah. Buku-buku teks pembelajaran terlihat sangat membosankan bagi para siswa. Namun saya tahu ketika itu sebenarnya minat siswa untuk membaca sangat besar, namun terkendala pada kurangnya bahan bacaan yang tepat untuk mereka.

Sebagai data awal ketika saya mengajar di SD Negeri 9 Waelata Desa Widit, kecepatan rata-rata anak membaca di bawah 50 kata per menit, dengan ketentuan mereka membaca cepat dan belum tentu memahami apa yang dibaca. Bandingkan dengan kecepatan membaca normal yang berkisar 140-200 kata per menit. Seorang siswa kelas 2 SD masih kesulitan membedakan ejaan “nga” dengan “nya”. Padahal membaca, sebagaimana dikatakan oleh Najeela Shihab dalam buku “Semua Murid Semua Guru” (sebuah buku yang sangat berkesan bagi saya sebagai pendidik), adalah “memahami rangkaian makna bukan hanya mengeja bahan pustaka” (2017). Bagaimana siswa akan bisa memahami makna buku yang dibaca jika mereka sendiri tidak lancar membaca?

Itulah permasalahan yang saya hadapi di lapangan ketika itu. Selain itu, kendala bahasa juga menjadi kesulitan tersendiri bagi saya pada masa tersebut. Datang dari budaya berbeda serta pada masyarakat lokal yang masih banyak menggunakan bahasa ibu. Jikapun menggunakan bahasa Indonesia masih perlu beberapa saat bagi saya untuk mencerna karena perbedaan aksen dalam pengucapannya. Untuk masalah kedua, yaitu kendala bahasa dan budaya, berbekal pengalaman ketika mengikuti Program SM3T di pedalaman Papua saya bisa mensiasatinya dengan banyak berinteraksi dengan masyarakat dan siswa agar terjadi kesepahaman di antara saya dan mereka.

Masalah kecepatan membaca menjadi masalah utama dalam memajukan pendidikan anak di tempat saya bertugas. Untuk menyiasati masalah yang saya temukan di lapangan berkaitan dengan hal tersebut juga dalam rangka ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di daerah pinggiran khususnya gerakan literasi bagi masyarakat dan siswa, saya berinisiatif mendirikan taman bacaan masyarakat (TBM) di Desa Adat Widit dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru senior tempat saya bertugas. Saya juga mencoba berkoordinasi dan menyampaikan ide pembentukan TBM tersebut kepada semua tokoh masyarakat, agama, adat, termasuk juga pemerintah desa.

Saya bersyukur semua pihak mendukung penuh ide ini. Sejak bulan November 2017, TBM Widit mulai beroperasi. Dengan memanfaatkan program gratis ongkos kirim setiap tanggal 17 yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia, pada akhir bulan November 2017 TBM Widit untuk pertama kalinya mendapatkan kiriman 15 dus buku dari donatur yang berasal dari berbagai penjuru negeri. Buku-buku sebanyak itu saya dapatkan dengan cara memaksimalkan serta memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kebutuhan TBM.

Menumbuhkembangkan minat baca di daerah 3T tentu bukan hal yang mudah saya lakukan. Ketika informasi kiriman dari donatur sudah sampai saya tidak bisa langsung mengambilnya sebab layanan Pos tidak menjangkau ke daerah tempat saya bertugas. Saya masih harus mengambilnya sendiri ke Kantor Pos terdekat yang jaraknya lumayan jauh, belum lagi infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah dan harus menyeberangi ponton penyebrangan yang membelah Sungai Waeapo. Modal sendiri selalu keluar terutama untuk biaya pengangkutan buku-buku tersebut setiap bulannya.

Ketika TBM berjalan dan donasi Buku sudah lancar kami terima, masalah selanjutnya adalah bagaimana agar program membaca tersebut berjalan berkesinambungan tidak seperti anak panah yang cepat di awal namun lambat laun melambat. Solusinya adalah berusaha mengikuti alur pikir untuk anak-anak serta masyarakat di tempat saya bertugas yang cenderung fleksibel dan tidak ingin terlalu dikekang.

Sampai sekarang terus terang TBM yang saya dirikan tidak mempunyai tempat atau sarana yang tetap. Bagi saya TBM tidak harus mempunyai bangunan yang tetap apalagi yang saya lakukan adalah sebuah TBM rintisan di Desa yang masih termasuk sebagai Desa Tertinggal. Yang bisa saya lakukan adalah menititpkan bahan bacaan di perpustakaan sekolah dan juga di rumah kos tempat saya tinggal. Bagi saya setiap rumah di Widit adalah TBM. Setiap ada buku yang datang, saya catat dalam daftar buku koleksi, kemudian siswa atau masyarakat dapat memanfaatkan langsung dengan membawanya ke rumah.

Karena setiap bulan kami mendapatkan kiriman buku yang banyak maka strategi saya ubah. Saya tak pernah memaksa siswa atau masyarakat yang memanfaatkan untuk mengembalikan tepat waktu, bahkan saya tak memarahi saat siswa SD di Desa Widit atau anak usia PAUD mengembalikan buku dalam kondisi sudah rusak, robek, atau ada coretan. Hal tersebut saya lakukan karena banyaknya stok buku serta sebagai upaya agar anak-anak akrab dengan buku bacaan. Nantinya harapan saya pelan tapi pasti: anak menjadi akrab dengan buku selain buku pelajaran, dan akhirnya mereka menghargai buku.

Biasanya setelah membaca buku bergambar, saya minta anak-anak untuk menceritakan kembali apa yang telah mereka baca. Sementara untuk anak PAUD saya meminta mereka menceritakan kembali apa yang telah mereka tangkap dari melihat gambar-gambar yang ada pada buku-buku tersebut.

Setelah enam bulan TBM berjalan dan dengan setiap bulan setidaknya lima dus berisi buku-buku baru yang datang (karena saya rajin promosi di media sosial baik grup WA, Blog, Facebook, dan sebagainya), ada kenaikan meski pelan namun pasti dalam kecepatan membaca siswa terutama siswa SD tempat saya bertugas. Dari yang semula hanya di bawah 50 kata per menit meningkat menjadi sekitar 80-an kata per menit.

Ke depannya jika suatu saat Desa Widit memiliki bangunan khusus untuk TBM, saya memimpikan TBM yang saya dirikan tidak hanya menjadi kegiatan membaca semata namun juga menjadi pusat kegiatan kebudayaan sekaligus pelestarian budaya lokal berlangsung, yang di dalamnya berisi pelatihan budaya lokal, tarian adat, pertunjukan seni, dan mungkin juga latihan drama. Pada akhirnya meski berada di daerah tertinggal, dari TBM inilah muncul suatu budaya literasi tidak hanya bagi para siswa namun juga masyarakat, sehingga Desa Widit kemudian menjelma menjadi sebuah Desa Literasi.

Saya juga membayangkan jika setiap Guru Garis Depan yang berjumlah lebih dari 6000 orang menginisiasi atau membuat satu taman bacaan di tempat tugasnya, maka generasi emas Indonesia menyambut momen 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045 akan menjadi nyata dengan tampilnya pendidikan merata di seluruh tanah air. Tidak hanya pemuda hasil didikan guru di sekolah, namun juga membudayanya generasi melek aksara baik generasi muda maupun tua, yang dimulai dari daerah-daerah 3T di Indonesia.

Mengapa hal tersebut bisa saya simpulkan? Sebab di TBM lah proses interaksi, dialog antara pemuda, masyarakat, dan penulis buku melalui bukunya bisa terjadi. Dari interaksi tersebut timbul diskusi yang bersifat akademik yang setara, proses belajar yang terus menerus dan bermakna terjadi. Sebagaimana judul buku Najeela Shihab, hemat saya di TBM lah terjadi apa yang disebut sebagai “Semua Murid Semua Guru”.*

 

Ilustrasi: RHR

Pendidikan Bukan Sekolah

Antri Jayadi

Pendiri PKBM Lallatassisara

 

Bagiku pendidikan adalah upaya manusia dalam memanusiakan setiap mahluk yang berakal bukan malah mengakali setiap mahluk. Tak ada lagi pendidikan tinggi, pendidikan menengah, ataupun pendidikan dasar sebab jika setiap yang berakal paham akan dasar dari pendidikan maka saya yakin tak perlu ada sekolah.

Berlandaskan pengalaman saya mengamati bahwa dasar dan akar dari keterbelakangan pendidikan bangsa kita adalah sistem. Yah, bagi saya sistem kita hari ini terlalu berpendidikan sehingga yang diutamakan adalah matematika dan logika. Karena itu orientasi pendidikan mengarah pada kehidupan layak, sementara tidak semua siswa mau mengerti bagaimana sebenarnya kehidupan yang layak itu.

Sistem pendidikan mengarahkan sekolah menjadi mesin grading yang mampu memilah antara siswa yang pintar dan siswa yang bodoh, sehingga pendidikan terkesan hanya diperuntukkan bagi mereka yang pintar. Kupikir bukan menggeneralisir, tetapi fakta tentang seleksi-seleksi memasuki sekolah yang berkualitas baik (unggulan), sudah cukup mengubur mimpi anak-anak yang berniat menjadi orang yang pintar.

Tes-tes (UN) ketidakpercayaan atas bakat dan minat siswa sudah cukup menghabiskan anggaran setiap tahunnya yang output-nya pun sama sekali tidak menjamin bahwa yang lulus adalah mereka yang pintar. Dari sistem seleksi masuk dan seleksi keluar sudah terjadi kesenjangan atas tujuan dari pendidikan kita. Bagi saya hanya ada satu tes untuk pendidikan, yaitu denyut nadi (hidup).

Berikutnya adalah sistem pembelajaran (kurikulum) hari ini. Masih banyak sekolah yang jika ditanya menggunakan kurikulum apa, jawabannya adalah kurikulum campuran. Yah, alangkah kreatifnya guru-guru kita hari ini. Penyebabnya bukan pada kurikulumnya melainkan pelaksana kurikulum tersebut.

Fakta di daerah saya, sekitar 80% sekolah, baik dasar maupun menengah, tenaga pengajar atau gurunya berstatus sebagai tenaga kontrak dan honorer yang akrab disapa sebagai sukarelawan. Artinya orang-orang yang menjalankan kurikulum adalah mereka yang suka dan rela dalam artian tidak ada tanggung jawab moril secara administratif dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru. Sebut saja mereka kalau suka dijalankan kalau tidak yah dihiraukan. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang takut atau keberatan ketika diberhentikan (dipecat) sebab mereka tak pernah merasakan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai saksi perih keadilan bagi mereka adalah pemberian THR dan gaji ke-13 di hari raya islam. Mereka hanya menjadi penoton atas kerja ikhlas mereka.

Berkiblat pada negara dengan sistem pendidikan terbaik sebut saja Finlandia, yang menerapkan upah guru dan dokter disetarakan (sama) sebab mereka tahu betul bahwa manusia yang baik adalah mereka yang terdidik dan sehat. Berkaca pada Nawacita, pemerintah kita sebenarnya sudah sejalan dalam pembangunan bangsa Indonesia terbukti menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas. Tinggal bagaimana program ini sampai pada level terbawah, anggap saja pelaksana (guru/dokter). Pertanyaanya gaji guru dan dokter sudah setara atau belum? Silakan di jawab.

Di Negara Finlandia, profesi guru adalah profesi yang dianggap mahal atau mulia sebab tidak mudah menjadi seorang guru disana. Menjadi guru harus melalui serangkaian seleksi dan wajib bergelar Magister (S2). Mereka tahu betul bahwa nasib bangsanya terletak di tangan para guru yang akan mendidik generasi penerus mereka. Sementara di Indonesia siapa saja bisa menjadi seorang guru selama mereka memiliki keinginan bahkan berjiwa relawan. Artinya, masa depan generasi kita terletak di tangan mereka yang mau mendidik dengan ikhlas, bukan mendidik dengan tanggung jawab masa depan. Buktinya adalah guru-guru yang mengajar di pelosok-pelosok negeri ini. Silakan ditanya ijasahnya apa dan gajinya berapa?

Dari beberapa sistem yang saya kemukakan tersebut adalah berdasarkan keresahan pribadi akan bagaimana masyarakat kita hari ini melihat dan mendefinisikan pendidikan sebagai hal yang tidak begitu penting. Saya tidak melihat pendidikan dasar atau pendidikan menengah. Tetapi bagaimana kita mengubah paradigma masyarakat, khususnya orangtua, bahwa yang terpenting bukan pada tahap pendidikan dasarnya ataupun pendidikan menengahnya atau bahkan pendidikan di dalam keluarga, tetapi bagaimana para orangtua paham akan dasar dari pendidikan, bukan pendidikan sebagai dasar. Yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan bukan saja sekolah.

Kalaupun ditanya bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang baik untuk sekolah dasar dan menengah, saya ingin menantang Kementerian Pendidikan Tinggi bertukar peran dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya, para dosen diposisikan mengajari anak usia dini sampai SMA/SMK dan sebaliknya para guru SD sampai SMA/SMK diposisikan sebagai dosen di perguruan tinggi. Setelah itu kita akan mendengar testimoni dari para guru dan dosen, begitupun testimoni dari para siswa dan mahasiswa.

Dari hasil evaluasi tersebut, saya yakin bahwa para guru akan mendapatkan komentar dan perhatian yang lebih banyak. Saya siap bekerja untuk membuktikan bahwa yang terpenting bukanlah pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi melainkan bagaimana menyampaikan dasar (roh/arwah) dari pendidikan yang sebenar-benarnya sejak dini. Kita belum terlambat.

Saya bermimpi pada tahun 2030 yang mengajar di sekolah mulai dari level PAUD dan SD hingga SMP dan SMA/SMK adalah para profesor dan doktor, bukan lagi apa kurikulumnya.*

 

Ilustrasi: PBI

INDONESIA 2030: Jalan Berbelit Keluar dari Aneka Kontradiksi

Bambang Sugiharto

Guru Besar Filsafat di Unpar, ITB, dan UIN Bandung

 

Sebetulnya semakin hari semakin sulit bagi kita untuk menduga apa yang bakal terjadi di  masa depan. Sebabnya, perubahan di berbagai bidang berjalan demikian cepat dan radikal sehingga pola-pola penalaran konvensional kerap menjadi tidak relevan. Juga karena kini segala tendensi yang bertentangan muncul sekaligus, dengan sama kuatnya. Tulisan ini hanya akan berfokus pada tendensi-tendensi kontradiktif itu saja, dan konsekuensinya bagi konteks Indonesia.

Beberapa Kontradiksi Berat

Kontradiksi pertama adalah, di satu pihak kesadaran empatik kolektif bertumbuh kian mengglobal, di pihak lain kecenderungan etnosentris konservatif yang mengutamakan kepentingan kelompok semakin picik, serakah, dan brutal.

Kedua, komunitas virtual (lewat Facebook, Twitter, aneka lobi, asosiasi profesi, hobi, dan lain-lain) kian menandingi komunitas aktual, sedemikian hingga kategori-kategori kelompok konvensional berdasar agama, suku, ras, dan lain sebagainya tak lagi sepenuhnya bisa digunakan. Kelompok agama, ras, atau suku yang sama bisa terpecah ke dalam beragam kelompok kepentingan yang saling bertentangan, atau justru saling bercampuran.

Ketiga, kontrol sepihak versus kontrol semua pihak, yang bersifat dinamis dan plural. Dahulu orang bicara tentang dominasi, hegemoni, atau pun konspirasi, yang menunjuk pada dalang-dalang yang merekayasa segala peristiwa. Kini penguasaan linear macam itu disaingi oleh kinerja segala pihak yang bisa membawa pengaruh luas dan mendasar secara tak terduga. Segala hal mudah menjadi viral dan berdampak luas.

Keempat, segala bentuk sistem (agama, tradisi, sains, teknologi, dan sebagainya) dipertanyakan, diperkarakan, bahkan didekonstruksi oleh kesadaran kritis para warganya sendiri. Ortodoksi menjadi heterodoks. Namun tendensi sentrifugal ini ternyata harus berhadapan dengan tendensi sentripetal, yakni mereka yang secara radikal dan fanatik justru memperkeras sistem.

Konsekuensi bagi Indonesia

Bagi masa depan, agar segala kontradiksi di atas tidak menghancurkan diri sendiri (self-destructive),  transaksi-transaksi makna yang terjadi perlulah dijaga agar tetap “beradab” dan bertumbuh terus menuju kesadaran nilai lebih tinggi. Untuk itu barangkali unsur-unsur berikut menjadi penting: Kreativitas, Reflektivitas, Responsibilitas, dan Hospitalitas.

Kreativitas: karena situasi kini ditandai pertemuan-pertemuan yang merupakan proses penciptaan bersama terus menerus, dan karena itu masa depan adalah sesuatu yang sangat terbuka untuk dibentuk, maka pendidikan perlu memacu kemampuan-kemampuan kerjasama kreatif itu. Ini peluang bagus bagi bangsa manusia untuk saling menciptakan ulang dunianya (mutual transformation) melalui interaksi kreatif bersama.

Reflektivitas: Reflektivitas di sini adalah “reflektivitas-dialogis-kritis”: kesadaran diri  yang terus menerus dirumuskan dan dibongkar melalui hubungan dialogis dengan “Liyan” (Levinas). Reflektivitas dialogis penting dalam pendidikan agar tendensi egosentrisme natural berevolusi ke arah ‘worldsentrisme’ kultural-spiritual (Ken Wilber).

Responsibilitas: Ketika tekanan berlebihan kini diletakkan pada perbedaan dan hak individu, maka sikap bertanggungjawab atas dampak dari perilaku pribadi menjadi penting. Dan tanggungjawab terutama berkaitan dengan dampak negatif, khususnya dengan penderitaan yang ditimbulkan bagi keseluruhan lebih besar.

Hospitalitas: Ini adalah sikap fleksibel dan akomodatif yang terbuka dan ramah terhadap segala hal yang asing dan berbeda. Perbedaan bukanlah kesalahan, melainkan justru syarat pertumbuhan. Kini kita semua dalam proses saling berubah terus melalui yang lain, bertumbuh menuju peradaban baru yang lebih tinggi. Kita semua kini adalah  tuan rumah sekaligus tamu. Hospitalitas dalam arti keterbukaan dan keberanian menghadapi mereka yang tak sepenuhnya kita mengerti, menjadi penting dalam pendidikan.*

 

Ilustrasi: Agatha Pratiwi

Sejarah Masa Depan Yang Saya Bayangkan

Andi Achdian

Sejarawan

 

Ketika Sukarno mengucapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di teras kediamannya, ia secara tidak langsung telah membuka pengalaman baru bagi orang-orang Indonesia, yang bergerak dalam sejarah linear sesuai peredaran waktu kalender Gregorian, berurutan dan tak dapat diubah, mortal dan historis, menggantikan roda waktu yang berputar siklis dalam kesadaran sejarah tradisional masyarakat tempatnya tinggal.

Sejak awal abad ke-20 dengan kemunculan kaum intelijensia dalam politik, kemerdekaan Indonesia telah melahirkan sebuah impian yang membentuk fitrah ganda antara sesuatu yang diharapkan pasti datang dan ketika kedatangannya menjadi pasti, ia tetap menjadi teka-teki tentang bagaimana dinamikanya bergerak bagi orang-orang yang hidup di dalamnya.

Masa depan tidak dapat disangkal adalah lautan misteri. Ia tidak pernah ada dalam kenyataan, tetapi bayang-bayangnya hadir dalam jiwa setiap orang dengan beragam keyakinan melalui proposisi-proposisi yang mereka tawarkan tentang bagaimana masa depan itu seharusnya, dan kesetiaan mereka menghidupi proposisi yang diajukan dalam membentuk masa depan itu.

***

Kita yang hidup di masa kini memiliki kemewahan untuk menilai sejauh mana kesetiaan setiap orang terhadap proposisi yang mereka ajukan, dan bagaimana akhir “sejarah masa depan” yang mereka jalani.

Sepanjang empat tahun setelah revolusi Indonesia, kita menyaksikan tidak seluruhnya proposisi dan harapan setiap orang terpenuhi. Bahkan kegagalannya menyiratkan pula kehancuran individu dan kelompok tempat seseorang menjadi bagian dari sebuah keyakinan bersama. Secara berturut-turut mereka yang terlempar dari panggung revolusi Indonesia jatuh terpuruk, terpanggang dalam bara api revolusi yang terus ‘memakan anak-anaknya sendiri’, meminjam istilah Vergnaun dalam menggambarkan drama revolusi Perancis abad ke-18.

Parade peristiwa dan juga nasib tak terelakan dari mereka yang menghidupi jalannya revolusi kemerdekaan menegaskan bahwa ‘masa depan adalah sebuah ladang hamparan tanpa arahan peta’ bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sejumlah nama seperti Amir Sjarifuddin, Musso, dan Sjahrir yang sejak usia muda menjalani keyakinan tentang sebuah negara republik yang merdeka, tetapi akhirnya mendapatkan diri terlempar dari arena utama. Sukarno dan Muhammad Hatta akhirnya menjadi sosok yang kukuh sebagai tokoh utama dalam penciptaan masa depan “masyarakat yang terbayangkan” bernama Indonesia menjadi sebuah negara republik yang merdeka.

Bayangan tentang “sejarah masa depan” Indonesia sebagai tempat kita hidup bersama bagaimanapun tidak berhenti setelah terbentuknya negara republik yang merdeka, dan tak lekang oleh pergerakan perubahan zaman memasuki abad ke-21 ini. Diktum lama bahwa manusia adalah mahluk sejarah, tetapi juga senantiasa menciptakan sejarah baru menjadi aksioma yang menentukan laku zaman.

Berbeda dengan periode kapitalisme cetak yang melahirkan “masyarakat terbayangkan”, kita menghidupi laku zaman dengan kapitalisme digital yang mengisi aspek terdalam sejak pagi buta sampai kembali lelap di peraduan. Media sosial menjadi salah satu platform dari era kapitalisme digital yang melemparkan kehidupan paling intim dan rahasia pribadi-pribadi setiap orang Indonesia dalam kehidupan publik. Ia memberikan imaji semu bagi banyak orang untuk membayangkan diri sebagai siapa-siapa, meski dalam kenyataan mereka bukan siapa-siapa. Merasakan diri sebagai bagian dari sebuah proyek besar di luar kehidupan pribadi, tetapi pada saat bersamaan mampus dalam kesepian dan isolasi diri.

Akhir sejarah seolah menjadi keniscayaan yang membentuk takdir manusia abad ke-21, meski ini adalah akhir sejarah yang semu. Jutaan orang tetap terhuyung dalam antrian panjang penghuni statistik di bawah garis kemiskinan tanpa akses terhadap kesehatan, pendidikan dan pemukiman yang layak. Angka kematian ibu dan anak tetap berada dalam posisi tertinggi di kawasan dan anak-anak kita adalah generasi yang harus bekerja dalam waktu yang lebih panjang dengan bayaran yang tak sepadan. Ojek online memberi ilusi bagi jutaan orang bahwa masih banyak pekerjaan bagi mereka yang mau bekerja dan tak henti berharap. Kenyataan bahwa mereka harus bekerja lebih panjang tanpa jaminan apapun bukan lagi sebuah persoalan.

***

Kegelapan dalam bayangan kelam membawa pula sisi terang di dalamnya. Sekarang kita hidup dalam sebuah era ketika angka harapan hidup banyak orang Indonesia meningkat. Penyakit yang dahulu mematikan sekarang berhasil dijinakkan. Kita pun semakin terhubung dengan dunia luar melebihi apa yang dapat dibayangkan generasi sebelumnya. Ringkasnya, dalam beberapa hal kita menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dibanding para pendahulu kita.

Pertanyaannya adalah apa proposisi-proposisi baru yang lahir dari situasi zaman kehidupan kita sendiri? Apakah kebahagian bersama dalam kehidupan publik di sebuah republik? Apakah menjadi sebuah bangsa yang membayangkan diri membuat segala sesuatu menjadi emas seperti sentuhan raja Midas? Apakah juga sebuah bayangan keangkuhan tentang keunggulan yang menjulang tinggi di antara bangsa-bangsa lain di dunia seperti bangunan Menara Babel?

Saya sendiri lebih suka untuk melihat sesuatu yang lebih sederhana saja. Saya mengharapkan anak-anak saya hidup dalam masyarakat yang suka membaca dan menjadikan kebaikan bersama di ruang publik sebagai prioritas utama kesehariannya. Sementara yang lainnya sekedar bonus saja. Begitu saja.*

 

Ilustrasi: Agatha Pratiwi

Masih Adakah Indonesia di Tahun 2030?

Mangadar Situmorang  

Rektor Universitas Katholik Parahyangan Bandung

 

Ramalan tentang masa depan Indonesia bukan hal baru dan juga bukan monopoli satu orang saja. Sebut saja “A Nation in Waiting” (Adam Schwarz, 1994) atau “Indonesia: the Unlikely Nation?” (Colin Brown, 2003) atau “A State of Emergency” (Sandra Pannel, 2003), sekadar menyebut beberapa contoh, mempertanyakan apakah Indonesia akan bertahan sebagai sebuah negara atau tidak. Jika Adam mengkhawatirkan kepemimpinan Presiden Suharto yang makin tidak efektif, Colin meragukan konstruksi sosial-demografis-historis Indonesia, dan Sandra mempertanyakan ketimpangan yang dialami oleh daerah-daerah di kawasan timur Indonesia.

Kekhawatiran tentang masa depan Indonesia tentu saja sah. Sebab, sejarah adalah kumpulan perubahan, termasuk yang ekstrim seperti munculnya atau hilangnya negara dari peta dunia. Di zaman Yunani kuno dikenal negara Athena dan Sparta. Kemudian juga ada Persia. Dalam perkembangannya, ada kekaisaran Romawi dan Ottoman.

Revolusi Amerika dan revolusi Perancis di peralihan abad ke-18 dan ke-19 juga mencatat kelahiran dan kematian sejumlah negara. Di awal abad ke-20, sejarah mencatat kemunculan sejumlah negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Indonesia. Dan, di penghujung abad tersebut, yang sering disebut sebagai akhir “Perang Dingin”, Yugoslavia, Chekoslovakia, dan Uni Soviet bubar. Sementara Slovenia, Kroasia, Kazhakstan, dan lain-lain lahir sebagai negara baru. Indonesia sendiri dicatat sebagai warisan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, di antaranya adalah Majapahit dan Sriwijaya.

Membuat prediksi tentang Indonesia di tahun 2030 bukanlah perkara mudah. Itu adalah tingkatan tertinggi dari seluruh tahapan ikhtiar intelektual. Di bawahnya secara berturut-turut adalah preskripsi, eksplanasi, deskripsi, dan eksplorasi. Keunggulan atau kehebatan prediksi terletak pada kemampuannya menghimpun dan mengkaji seluruh faktor yang akan mempengaruhi sebuah perubahan, sehingga bisa sampai pada sebuah hasil dengan presisi yang tinggi.

Pertanyaan yang lebih sederhana adalah: apa yang membuat sebuah negara bisa lenyap atau bertahan dan berkembang kuat?

Secara umum, keberadaan dan keberlanjutan Indonesia sebagai sebuah negara ditentukan oleh faktor internal (nasional atau domestik) dan faktor eksternal (internasional atau global). Keduanya memiliki dimensi struktural, politik, ekonomi, dan sosial-kultural atau perseptual.

Pertautan di antara semua itu akan menampilkan sebuah matriks atau peta yang dapat mencerminkan kompleksitas dan komprehensifitas faktor dan relasi antarfaktor, yang harus dikaji untuk membuat prediksi. Ini dapat mengantar kita pada sebuah (hipo-)tesis bahwa keberadaan dan keberlanjutan negara Indonesia ditentukan oleh kekuatan internal. (Hipo-)tesis kedua adalah pemerintah harus kuat, efektif, dan demokratis.

Secara struktural, bangunan kenegaraan Indonesia masih memerlukan penguatan. Ibarat sebuah bangunan, fondasi, pilar, dan kerangka penopang dan pengikatnya masih belum kokoh. Belum terikat kuat satu sama lain. Tujuh puluh tiga tahun kemerdekaan sebagai negara masih belum cukup untuk mencegah keretakan dan keruntuhan. Diperlukan penjagaan dan pengawasan agar struktur tersebut tidak diganggu.

Secara politis, sekalipun diakui pentingnya dan telah terjadinya distribusi kekuasaan di antara institusi dan organisasi politik, belum tentu semua institusi dan organisasi politik tersebut mampu memainkan perannya secara maksimal dan terintegrasi. Kecenderungan-kecenderungan koruptif dan diskriminatif masih sangat besar. Di sini pemerintah harus tampil sebagai kekuatan yang berada di atas organisasi-organisasi politik yang selalu bertindak semata-mata demi kepentingan kelompoknya.

Faktor ekonomis seringkali dilihat sebagai hal yang sangat menentukan. Pada tataran praktik, di sini juga terdapat persaingan di antara berbagai kekuatan ekonomi. Sifat persaingannya seringkali bersifat eksploitatif, diskriminatif dan konfliktual. Tugas utama pemerintah adalah mengendalikan persaingan tersebut sembari mengupayakan pembangunan, yang bertujuan memperbanyak jumlah dan kualitas sumber-sumber kesejahteraan untuk didistribusikan secara adil.

Dimensi perseptual menegaskan relasi antarindividu atau antarkelompok yang diwarnai oleh prasangka, meremehkan, curiga, dan intoleran. Hal itu mendorong perilaku dan tindakan yang diskriminatif, eksklusif, dan juga konfliktual. Ini bisa menjadi sumber keruntuhan negara.

Dalam pemahaman yang positif dan optimis, kelemahan atau kekurangan struktural, politik, ekonomi dan kultural pada haikatnya bersifat imminent, artinya selalu ada dan tetap akan ada. Oleh karena itu, harus ada yang mengatasinya secara terus menerus. Dan itu adalah pemerintah.

Di sinilah peran pemerintah, yaitu mencegah tindakan-tindakan destruktif, intoleran, dan diskriminatif. Bersamaan dengan itu, pemerintah harus bisa secara efektif dan demokratis mengawal dan menjamin agar proses-proses pembangunan terus berlangsung demi penguatan aspek-aspek struktural, politik, ekonomi, dan perseptual. Jika pemerintah kuat, efektif, dan demokratis, maka terjaminlah keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, demokratis, dan kuat pada 2030 dan sesudahnya.*

 

Ilustrasi: HG