Masih Adakah Indonesia di Tahun 2030?

Mangadar Situmorang  

Rektor Universitas Katholik Parahyangan Bandung

 

Ramalan tentang masa depan Indonesia bukan hal baru dan juga bukan monopoli satu orang saja. Sebut saja “A Nation in Waiting” (Adam Schwarz, 1994) atau “Indonesia: the Unlikely Nation?” (Colin Brown, 2003) atau “A State of Emergency” (Sandra Pannel, 2003), sekadar menyebut beberapa contoh, mempertanyakan apakah Indonesia akan bertahan sebagai sebuah negara atau tidak. Jika Adam mengkhawatirkan kepemimpinan Presiden Suharto yang makin tidak efektif, Colin meragukan konstruksi sosial-demografis-historis Indonesia, dan Sandra mempertanyakan ketimpangan yang dialami oleh daerah-daerah di kawasan timur Indonesia.

Kekhawatiran tentang masa depan Indonesia tentu saja sah. Sebab, sejarah adalah kumpulan perubahan, termasuk yang ekstrim seperti munculnya atau hilangnya negara dari peta dunia. Di zaman Yunani kuno dikenal negara Athena dan Sparta. Kemudian juga ada Persia. Dalam perkembangannya, ada kekaisaran Romawi dan Ottoman.

Revolusi Amerika dan revolusi Perancis di peralihan abad ke-18 dan ke-19 juga mencatat kelahiran dan kematian sejumlah negara. Di awal abad ke-20, sejarah mencatat kemunculan sejumlah negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Indonesia. Dan, di penghujung abad tersebut, yang sering disebut sebagai akhir “Perang Dingin”, Yugoslavia, Chekoslovakia, dan Uni Soviet bubar. Sementara Slovenia, Kroasia, Kazhakstan, dan lain-lain lahir sebagai negara baru. Indonesia sendiri dicatat sebagai warisan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, di antaranya adalah Majapahit dan Sriwijaya.

Membuat prediksi tentang Indonesia di tahun 2030 bukanlah perkara mudah. Itu adalah tingkatan tertinggi dari seluruh tahapan ikhtiar intelektual. Di bawahnya secara berturut-turut adalah preskripsi, eksplanasi, deskripsi, dan eksplorasi. Keunggulan atau kehebatan prediksi terletak pada kemampuannya menghimpun dan mengkaji seluruh faktor yang akan mempengaruhi sebuah perubahan, sehingga bisa sampai pada sebuah hasil dengan presisi yang tinggi.

Pertanyaan yang lebih sederhana adalah: apa yang membuat sebuah negara bisa lenyap atau bertahan dan berkembang kuat?

Secara umum, keberadaan dan keberlanjutan Indonesia sebagai sebuah negara ditentukan oleh faktor internal (nasional atau domestik) dan faktor eksternal (internasional atau global). Keduanya memiliki dimensi struktural, politik, ekonomi, dan sosial-kultural atau perseptual.

Pertautan di antara semua itu akan menampilkan sebuah matriks atau peta yang dapat mencerminkan kompleksitas dan komprehensifitas faktor dan relasi antarfaktor, yang harus dikaji untuk membuat prediksi. Ini dapat mengantar kita pada sebuah (hipo-)tesis bahwa keberadaan dan keberlanjutan negara Indonesia ditentukan oleh kekuatan internal. (Hipo-)tesis kedua adalah pemerintah harus kuat, efektif, dan demokratis.

Secara struktural, bangunan kenegaraan Indonesia masih memerlukan penguatan. Ibarat sebuah bangunan, fondasi, pilar, dan kerangka penopang dan pengikatnya masih belum kokoh. Belum terikat kuat satu sama lain. Tujuh puluh tiga tahun kemerdekaan sebagai negara masih belum cukup untuk mencegah keretakan dan keruntuhan. Diperlukan penjagaan dan pengawasan agar struktur tersebut tidak diganggu.

Secara politis, sekalipun diakui pentingnya dan telah terjadinya distribusi kekuasaan di antara institusi dan organisasi politik, belum tentu semua institusi dan organisasi politik tersebut mampu memainkan perannya secara maksimal dan terintegrasi. Kecenderungan-kecenderungan koruptif dan diskriminatif masih sangat besar. Di sini pemerintah harus tampil sebagai kekuatan yang berada di atas organisasi-organisasi politik yang selalu bertindak semata-mata demi kepentingan kelompoknya.

Faktor ekonomis seringkali dilihat sebagai hal yang sangat menentukan. Pada tataran praktik, di sini juga terdapat persaingan di antara berbagai kekuatan ekonomi. Sifat persaingannya seringkali bersifat eksploitatif, diskriminatif dan konfliktual. Tugas utama pemerintah adalah mengendalikan persaingan tersebut sembari mengupayakan pembangunan, yang bertujuan memperbanyak jumlah dan kualitas sumber-sumber kesejahteraan untuk didistribusikan secara adil.

Dimensi perseptual menegaskan relasi antarindividu atau antarkelompok yang diwarnai oleh prasangka, meremehkan, curiga, dan intoleran. Hal itu mendorong perilaku dan tindakan yang diskriminatif, eksklusif, dan juga konfliktual. Ini bisa menjadi sumber keruntuhan negara.

Dalam pemahaman yang positif dan optimis, kelemahan atau kekurangan struktural, politik, ekonomi dan kultural pada haikatnya bersifat imminent, artinya selalu ada dan tetap akan ada. Oleh karena itu, harus ada yang mengatasinya secara terus menerus. Dan itu adalah pemerintah.

Di sinilah peran pemerintah, yaitu mencegah tindakan-tindakan destruktif, intoleran, dan diskriminatif. Bersamaan dengan itu, pemerintah harus bisa secara efektif dan demokratis mengawal dan menjamin agar proses-proses pembangunan terus berlangsung demi penguatan aspek-aspek struktural, politik, ekonomi, dan perseptual. Jika pemerintah kuat, efektif, dan demokratis, maka terjaminlah keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, demokratis, dan kuat pada 2030 dan sesudahnya.*

 

Ilustrasi: HG

Advertisements

2030 Menjelang Akhir Bonus Demografi, Lalu…

Mayling Oey-Gardiner

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia & Ketua Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

 

Heboh reaksi terhadap pernyataan ketua Gerindra Prabowo Subianto pada acara partai 19 Maret 2018: Indonesia bubar tahun 2030, tanpa menyebut penyebabnya. Pernyataan sensasional tersebut diambilnya dari novel karya P.W. Singer dan August Cole, Ghost Fleet: A Novel of the Next World War (24 Mei 2016).

Dengan harapan Indonesia tidak terlibat dalam perang dunia, diperkirakan penduduk Indonesia akan tetap berjaya dengan dinamikanya yang terus bergerak. Menurut proyeksi penduduk BPS terakhir, tahun 2030 Indonesia mencapai titik terendah periode Bonus Demografi, bukan akhir keberadaan bangsa. Semoga bangsa ini dapat menikmati keuntungan struktur umur penduduk karena proporsi kelompok usia produktif pada tingkat tertinggi.

Bonus Demografi

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Bonus Demografi (BD)? Di Indonesia konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Adioetomo[1] (2005). Pada dasarnya BD merupakan penggambaran struktur umur suatu penduduk. Pengurangan proporsi anak (0-14 tahun) akan mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung penduduk usia kerja atau produktif (15-64 tahun), yang juga akan bertanggung jawab atas keberadaan penduduk lanjut usia atau lansia (65 tahun ke atas).

Poto Distribusi Umur Penduduk Hasil Sensus dan Proyeksi Penduduk

Catatan: ABK=Angka Beban Ketergantungan=Rasio (Anak 0-14 + Lansia 65+)/Penduduk Usia Produktif 15-64

Biasanya ahli kependudukan mengandalkan Angka Beban Ketergantungan (ABK) sebagai petunjuk terjadinya jendela kesempatan untuk menjadi bonus demografi. Keadaan ini ditandai ketika ABK bernilai di bawah 50, yang berarti ada kurang dari 50 penduduk tergantung (anak 0-14 dan lansia 65+) untuk setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2035, keadaan tersebut dimulai tahun 2020 dan masih berlanjut hingga akhir tahun proyeksi yaitu tahun 2035. Berdasarkan perhitungan tersebut, periode bonus demografi akan berakhir pada sekitar 2040an ketika ABK melebihi 50 lagi.

Banyak anak tidak membawa banyak rezeki. Bahkan sebaliknya. Umumnya mereka yang memiliki banyak anak cenderung miskin. Tumbuh kembang anak menjadi sehat dan pintar memerlukan banyak biaya. Pada tingkat makro anak menjadi beban penduduk usia produktif, menghambat pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Karenanya Orde Baru melaksanakan Program Keluarga Berencana sejak awal 1970an, bersama berbagai program pembangunan sosial-ekonomi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembukaan kesempatan kerja dengan imbalan layak hingga tinggi bagi sebanyak mungkin penduduk usia kerja, juga bagi perempuan.

Berbagai kebijakan mendukung pembangunan telah berakibat pada peningkatan usia perkawinan dan mendorong ibu-ibu mengurangi jumlah anak yang dilahirkannya. Akibatnya terjadi penciutan kelompok anak – dari 44% tahun 1971 menjadi 30% tahun 2000 dan terus berlanjut hingga 23% tahun 2030 dan setelah itu penciutan melambat menjadi 22% tahun 2035.

Ketika kelompok anak menciut, kelompok usia produktif 15-64 tahun membengkak. Namun, gejala pembengkakan tidak berlaku selamanya, bahkan akan berhenti dan pada suatu waktu juga akan menciut, mendorong kelompok usia berikutnya membengkak. Gejala ini diperkirakan akan terjadi setelah tahun 2030, bahkan kemungkinan setelah 2040. Tahun 1971 kelompok ini merupakan lebih dari separuh penduduk Indonesia, yaitu 54%; membengkak hingga mencapai 65% tahun 2000 dan terus mencapai titik tertinggi pada 68.1% tahun 2030 sebagai titik balik ke penciutan kelompok umur ini. Besarnya kelompok usia produktif ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung bangsa, memungkinkan bangsa menjadi kaya dan tidak terperangkap dalam jebakan kelas menengah rendah.

Adalah kelompok lansia yang menjadi penentu hari depan bangsa. Secara proporsional kelompok ini tumbuh makin pesat. Tahun 1971 penduduk lansia baru berjumlah 3 juta orang, yang merupakan 2,5% dari total penduduk Indonesia. Antara 1971 dan 2010 penduduk lansia bertambah hanya sekitar 2 juta orang setiap dasawarsa. Namun setelah itu kelompok penduduk lansia itu akan ‘mbludak’.  Diperkirakan dalam dasawarsa berikut 2010-2020 penduduk lansia diperkirakan akan bertambah 5 juta orang, namun setelah itu 2020-2030 pertambahannya menjadi dua kali lipat sebesar 10 juta orang. Ketika itu, tahun 2030 penduduk lansia berjumlah 27 juta orang (9 kali 1971) merupakan 9% total penduduk, mendekati penamaan suatu penduduk sebagai menua/aging, tantangan yang membebani perekonomian kita karena peningkatan penderita penyakit penuaan, yang penanganannya memerlukan pendanaan yang besar dan makin besar. Kehidupan dan pengurusan generasi lansia itu juga menjadi beban kelompok usia produktif.

Setelah 2030?

Tahun 2030 akan datang dalam waktu tidak terlalu lama, hanya tinggal 12 tahun dari sekarang. Kecuali anak di bawah 12 tahun, penduduk lainnya kini sudah dilahirkan. Mereka akan terus bertambah umur. Semoga sebagian besar, dan makin banyak, tidak lagi terpaksa hidup dalam keterbatasanan dan kemiskinan. Diharapkan perubahan mendasar dalam program pembangunan dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk menghadapi dan mengelola penuaan penduduk Indonesia.*

Jakarta, 14 April 2018

[1] Sri Moertiningsih Setyo Adioetomo, 2005. Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato pada upacara pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

 

Ilustrasi: Agatha Pratiwi