Kemerdekaan Perempuan Meningkatkan Produktivitasnya Menghadapi Tantangan Bonus Demografi

Bernard M

Ketua Peduli Bonus Demografi Riau

 

Kemerdekaan perempuan memilih peran aktifnya di tengah masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup cenderung memiliki tantangan streotip tersendiri di tengah masyarakat. Terlebih jika dikaitkan dalam peran gandanya ketika akhirnya ia berkeluarga. Padahal, perempuan semakin memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam memaksimalkan potensi bonus demografi yang sebentar lagi akan merata di Indonesia. Peran yang dimaksud adalah terjunnya perempuan ke dalam dunia kerja.

Riset International Labour Organization (ILO) pada tahun 2015 memperlihatkan indikator bahwa jumlah perempuan yang menjadi pengangguran mencapai sekitar 6,2 persen, lebih besar dibandingkan dengan jumlah pria menganggur yang hanya sekitar 5,5 persen. Mirisnya lagi, pekerjaan perempuan cenderung lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan pekerjaan pria. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah besar bagi dunia kerja Indonesia.

Kabar baiknya, potensi perempuan dalam berkarier menunjukkan hal yang berbeda. Perempuan di Asia Tenggara justru diberikan kesempatan posisi strategis dalam sebuah perusahaan, yaitu sebesar 34 persen (Hasil Survei Grand Thorthon, 2015), sehingga ragam posisi penting perusahaan yang dapat diisi cenderung lebih terbuka terhadap perempuan.

Kedua hal diatas jelas memberikan suatu indikator bahwa peran krusial perempuan sebenarnya bisa lebih dimaksimalkan jika ruang kesempatan dibuka lebar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana perempuan menjadi lebih memiliki kesempatan yang lebih baik dalam bursa kerja? Atau lebih tepatnya, bagaimana perempuan menjadi produktif?

Menjadi produktif dengan mandiri berwirausaha tentu saja menjadi solusi yang efektif. Berwirausaha tentu saja pilihan yang tepat apalagi gelombang penjualan dalam jaringan (daring) semakin terlihat deras saat ini dengan semakin bertebarannya atribut kanal-kanal seperti laman, media sosial, youtube, blog, dan berbagai market place gratis sebagai katalisator infomasi yang murah, mudah, efisien dan memiliki daya jangkau sosial dan pasar yang luas. Potensi ini juga semakin diperkuat dengan penetrasi Internet sekitar 143 juta jiwa, yang semakin besar setiap tahun di Indonesia berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2017).

Menjadikan atribut kanal-kanal inovasi teknologi tersebut dalam berwirausaha lebih memungkinkan perempuan memiliki pendapatan yang lebih besar karena kontrol atas manajemen usaha dan alternatif segmen produk dan jasa yang memiliki variabel lebih dari satu jenis. Dalam hal ini pekerjaan yang cenderung berkualitas rendah dapat dihindari. Apalagi dalam memahami dan proses bagaimana mengembangkan model bisnis daring ini relatif cukup mudah dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Informasinya juga tersebar di Internet dan kebanyakan tidak berbayar.

Hanya saja, untuk lebih memaksimalkan model ekonomi penjualan daring ini, jelas dibutuhkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah pusat dan perangkat daerah dalam melatih serta memaparkan peluang tersebut. Merinci potensi-potensi daerah yang bisa dijadikan objek usaha agar lebih jitu dan menyerap banyak minat kaum perempuan. Sebagai ilustrasi, potensi daerah yang lebih memiliki keistimewaan seni kriya, desain atau busana, lebih relevan jika mengutamakan penjualan hasil karya tersebut.

Dengan semakin banyaknya daerah-daerah yang memanfaatkan momentum pemasaran digital saat ini yang telah merambah ke banyak sektor ekonomi, akan tercipta banyak pengusaha srikandi yang tidak hanya memprioritaskan hidupnya untuk bekerja tapi juga produktif dengan berwirausaha. Partisipasi perempuan juga secara langsung akan meningkatkan pendapatan jika perempuan telah berkeluarga sehingga kualitas pendidikan dan kesehatan dapat lebih meningkat.

Menelisik rasio kewirausahaan terhadap total penduduk di Indonesia tahun 2017 sekarang memang sudah cukup tinggi, sekitar 3,1 persen. Namun kita masih kalah jauh dari Malaysia dan Singapura yang masing-masing memiliki rasio wirausahawan 5 persen dan 7 persen. Dari paparan data ini tersibak sebuah kesempatan, peran perempuan jika terjun dalam dunia usaha akan memaksimalkan rasio kewirausahaan menjadi lebih besar sehingga pertumbuhan ekonomi nasional jelas akan semakin signifikan.

Manifestasi perempuan dengan menempatkan dirinya menjadi mandiri dengan berwirausaha di era digital akan menimbulkan pemahaman serta dampak baru. Selain bekerja, ternyata terbuka sebuah peluang dalam berwirausaha yang memiliki fleksibilitas waktu dalam menjalankannya. Perempuan tidak lagi terkungkung dalam sebuah paradigma tradisional yaitu cukup bekerja dengan baik dan puas dengan karier tapi juga kepekaan mengaktualisasikan diri dalam meningkatkan peran gandanya dalam masyarakat dengan ikut menggerakkan ekonomi akar rumput karena ragam sektor ekonomi yang tersedia sangat variatif.

Produktivitas peran perempuan seperti inilah nantinya yang menjadi salah satu kunci memajukan pertumbuhan ekonomi di masa depan saat Indonesia diproyeksikan konsultan ternama dunia, salah satunya Mckinsey, menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, yang akan semakin memiliki pengaruh besar di dunia internasional.

Apakah terang kesejahteraan ekonomi menjadi cahaya yang akhirnya melunturkan kegelapan dari kemiskinan akan dapat terwujud? Ini hanya bisa dijawab dengan “mata elang” para policy maker yang memiliki kepekaan dan fokus pada strategi progresif membaca dinamika zaman. Semoga.*

Advertisements

18, Bukan 17, Agustus

Ahmad Muchlis

Dosen Matematika ITB

 

Sebaiknya kita tidak lagi menjadikan 17 Agustus sebagai hari besar nasional. Sebagai gantinya, marilah kita memperingati kejadian pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada tanggal ini, Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya. Lebih penting lagi, pada tanggal 18 Agustus 1945, negeri yang baru satu hari merdeka itu mengesahkan undang-undang dasarnya. Undang-undang ini kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti khusus dalam diri rakyat Indonesia. Akan tetapi, arti khusus ini lebih bersifat emosional. Membuat pernyataan kemerdekaan merupakan langkah pertama yang bersifat terobosan.

Proklamasi kemerdekaan adalah sebuah lompatan perasaan dari keadaan terjajah kepada kebebasan. Undang-undang dasarlah yang memberikan makna untuk kemerdekaan dan kebebasan itu. Dengan undang-undang dasar, kebebasan menjelmakan dirinya: sebuah bangsa mengatur dirinya sendiri. Perayaan 18 Agustus berarti pindah dari dunia emosional ke dunia rasional.

Memindahkan peringatan dari 17 Agustus ke 18 Agustus juga berarti berpindah dari suasana pemikiran masa lalu ke suasana pemikiran masa kini. Proklamasi kemerdekaan adalah sebuah kejadian satu-kali yang terjadi di masa lalu. Orang-orang yang hidup belakangan, yang ketika lahir sudah menghirup udara merdeka, tidak dapat dengan sendirinya merasakan adanya kaitan langsung antara dirinya dengan kejadian itu. Pemahaman tentang kehidupan bernegara tidak memiliki makna konkrit bila dibangun dari kejadian proklamasi.

Sebaliknya, undang-undang dasar beserta semua turunannya mengikat semua orang, baik yang hidup ketika undang-undang dasar itu dibuat dan disahkan maupun yang datang belakangan. Menjadikan 18 Agustus sebagai sebuah hari besar nasional memberikan sebuah penegasan tentang keterikatan setiap orang kepada hukum yang berlaku.

Sistem hukum yang dibangun di atas landasan undang-undang dasar memberikan makna konkrit bagi kehidupan bernegara. Dalam situasi masa kini dimana kepatuhan kepada hukum merupakan masalah besar, peringatan 18 Agustus memberikan pendidikan yang penting kepada semua orang, bukan hanya kepada generasi muda.

Penghapusan 17 Agustus sebagai hari besar nasional tidak berarti mengerdilkan kepahlawanan kedua tokoh proklamator. Sebaliknyalah, memberikan kredit yang lebih besar kepada beliau berdua. Ir. Soekarno adalah Ketua Panitia Hukum Dasar (kemudian berganti nama menjadi Panitia Undang-undang Dasar) BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Panitia ini bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang dasar. Pemikiran Drs. Mohammad Hatta berpengaruh besar dalam perumusan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian dan hak-hak warganegara pada UUD 1945. Kepahlawanan Soekarno dan Hatta bukan semata-mata karena keduanya adalah penandatangan naskah proklamasi.

Berdirinya negara Republik Indonesia pada dasarnya bukanlah usaha satu atau dua orang saja. Proklamasi kemerdekaan, penetapan undang-undang dasar dan pembentukan pemerintahan yang berlangsung di bulan Agustus 1945 adalah kulminasi dari sebuah proses panjang. Proses ini berlangsung intensif mulai bulan Mei 1945 dengan terbentuknya BPUPKI.

Badan yang beranggotakan 62 orang ini diketuai oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua R.P. Soeroso. Di dalam rapat-rapat badan inilah persiapan pembentukan negara Indonesia dilakukan. Undang-undang Dasar 1945 lahir dari embrio yang dipersiapkan oleh BPUPKI. Finalisasi dan pengesahan undang-undang dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Panitia ini beranggotakan 27 orang dengan ketua ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta. Panitia ini juga yang memilih presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya, serta merumuskan bentuk awal pemerintahan negara. Dengan demikian, pendiri sebenarnya negara Republik Indonesia adalah para anggota BPUPKI dan PPKI itu.

Fakta sejarah di atas memberikan alasan terakhir tentang pentingnya tanggal 18 Agustus 1945 dalam sejarah Indonesia. Penetapan 18 Agustus sebagai hari besar nasional memberikan kredit yang lebih adil kepada para pendiri negara ini. Kita diingatkan bahwa negara Republik Indonesia ini adalah buah dari usaha kolaboratif banyak orang.

Mudah-mudahan ini juga dapat menumbuhkan kesadaran bahwa mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia memerlukan usaha bersama semua orang, bukan dipikulkan ke atas pundak segelintir orang.

[Artikel ini ditulis pada tahun 2009 dan tersimpan di Notes FB penulis.]

Pendidikan Bukan Sekolah

Antri Jayadi

Pendiri PKBM Lallatassisara

 

Bagiku pendidikan adalah upaya manusia dalam memanusiakan setiap mahluk yang berakal bukan malah mengakali setiap mahluk. Tak ada lagi pendidikan tinggi, pendidikan menengah, ataupun pendidikan dasar sebab jika setiap yang berakal paham akan dasar dari pendidikan maka saya yakin tak perlu ada sekolah.

Berlandaskan pengalaman saya mengamati bahwa dasar dan akar dari keterbelakangan pendidikan bangsa kita adalah sistem. Yah, bagi saya sistem kita hari ini terlalu berpendidikan sehingga yang diutamakan adalah matematika dan logika. Karena itu orientasi pendidikan mengarah pada kehidupan layak, sementara tidak semua siswa mau mengerti bagaimana sebenarnya kehidupan yang layak itu.

Sistem pendidikan mengarahkan sekolah menjadi mesin grading yang mampu memilah antara siswa yang pintar dan siswa yang bodoh, sehingga pendidikan terkesan hanya diperuntukkan bagi mereka yang pintar. Kupikir bukan menggeneralisir, tetapi fakta tentang seleksi-seleksi memasuki sekolah yang berkualitas baik (unggulan), sudah cukup mengubur mimpi anak-anak yang berniat menjadi orang yang pintar.

Tes-tes (UN) ketidakpercayaan atas bakat dan minat siswa sudah cukup menghabiskan anggaran setiap tahunnya yang output-nya pun sama sekali tidak menjamin bahwa yang lulus adalah mereka yang pintar. Dari sistem seleksi masuk dan seleksi keluar sudah terjadi kesenjangan atas tujuan dari pendidikan kita. Bagi saya hanya ada satu tes untuk pendidikan, yaitu denyut nadi (hidup).

Berikutnya adalah sistem pembelajaran (kurikulum) hari ini. Masih banyak sekolah yang jika ditanya menggunakan kurikulum apa, jawabannya adalah kurikulum campuran. Yah, alangkah kreatifnya guru-guru kita hari ini. Penyebabnya bukan pada kurikulumnya melainkan pelaksana kurikulum tersebut.

Fakta di daerah saya, sekitar 80% sekolah, baik dasar maupun menengah, tenaga pengajar atau gurunya berstatus sebagai tenaga kontrak dan honorer yang akrab disapa sebagai sukarelawan. Artinya orang-orang yang menjalankan kurikulum adalah mereka yang suka dan rela dalam artian tidak ada tanggung jawab moril secara administratif dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru. Sebut saja mereka kalau suka dijalankan kalau tidak yah dihiraukan. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang takut atau keberatan ketika diberhentikan (dipecat) sebab mereka tak pernah merasakan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai saksi perih keadilan bagi mereka adalah pemberian THR dan gaji ke-13 di hari raya islam. Mereka hanya menjadi penoton atas kerja ikhlas mereka.

Berkiblat pada negara dengan sistem pendidikan terbaik sebut saja Finlandia, yang menerapkan upah guru dan dokter disetarakan (sama) sebab mereka tahu betul bahwa manusia yang baik adalah mereka yang terdidik dan sehat. Berkaca pada Nawacita, pemerintah kita sebenarnya sudah sejalan dalam pembangunan bangsa Indonesia terbukti menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas. Tinggal bagaimana program ini sampai pada level terbawah, anggap saja pelaksana (guru/dokter). Pertanyaanya gaji guru dan dokter sudah setara atau belum? Silakan di jawab.

Di Negara Finlandia, profesi guru adalah profesi yang dianggap mahal atau mulia sebab tidak mudah menjadi seorang guru disana. Menjadi guru harus melalui serangkaian seleksi dan wajib bergelar Magister (S2). Mereka tahu betul bahwa nasib bangsanya terletak di tangan para guru yang akan mendidik generasi penerus mereka. Sementara di Indonesia siapa saja bisa menjadi seorang guru selama mereka memiliki keinginan bahkan berjiwa relawan. Artinya, masa depan generasi kita terletak di tangan mereka yang mau mendidik dengan ikhlas, bukan mendidik dengan tanggung jawab masa depan. Buktinya adalah guru-guru yang mengajar di pelosok-pelosok negeri ini. Silakan ditanya ijasahnya apa dan gajinya berapa?

Dari beberapa sistem yang saya kemukakan tersebut adalah berdasarkan keresahan pribadi akan bagaimana masyarakat kita hari ini melihat dan mendefinisikan pendidikan sebagai hal yang tidak begitu penting. Saya tidak melihat pendidikan dasar atau pendidikan menengah. Tetapi bagaimana kita mengubah paradigma masyarakat, khususnya orangtua, bahwa yang terpenting bukan pada tahap pendidikan dasarnya ataupun pendidikan menengahnya atau bahkan pendidikan di dalam keluarga, tetapi bagaimana para orangtua paham akan dasar dari pendidikan, bukan pendidikan sebagai dasar. Yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan bukan saja sekolah.

Kalaupun ditanya bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang baik untuk sekolah dasar dan menengah, saya ingin menantang Kementerian Pendidikan Tinggi bertukar peran dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya, para dosen diposisikan mengajari anak usia dini sampai SMA/SMK dan sebaliknya para guru SD sampai SMA/SMK diposisikan sebagai dosen di perguruan tinggi. Setelah itu kita akan mendengar testimoni dari para guru dan dosen, begitupun testimoni dari para siswa dan mahasiswa.

Dari hasil evaluasi tersebut, saya yakin bahwa para guru akan mendapatkan komentar dan perhatian yang lebih banyak. Saya siap bekerja untuk membuktikan bahwa yang terpenting bukanlah pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi melainkan bagaimana menyampaikan dasar (roh/arwah) dari pendidikan yang sebenar-benarnya sejak dini. Kita belum terlambat.

Saya bermimpi pada tahun 2030 yang mengajar di sekolah mulai dari level PAUD dan SD hingga SMP dan SMA/SMK adalah para profesor dan doktor, bukan lagi apa kurikulumnya.*

 

Ilustrasi: PBI

Perpustakaan 2030

Rena Asyari

Pendiri & Pengelola Konten RI2030.com

 

Perpustakaan Nasional RI. Tahun 2030. Anak perempuan berusia sepuluh tahun menyebutkan judul buku yang ia ingini. “Hansen dan Gretel” buku dongeng anak yang berusia hampir 250 tahun yang lalu. Ada jeda untuk menunggu kira-kira lima menit, kemudian mesin pencari mengeluarkan buku Hansel dan Gretel. Mesinnya persis seperti mesin penjual minuman kaleng di pinggir jalan.

Pemandangan tersebut kerap kita jumpai di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Pemerintah telah mempunyai mesin pencari khusus untuk buku. Pembaca tinggal menyebutkan judul buku, lalu tak sampai lima menit mencari mesin pencari buku akan menemukannya. Tentu saja, jika mesin pencari kewalahan, pembaca harus sabar dan menyebutkan beberapa keyword tambahan seperti penulis dan penerbit buku tersebut. Selain itu, perpustakaan telah berubah wujud, bukan lagi menjadi tempat “horor” tapi menjadi tempat yang menyenangkan untuk melakukan ragam kegiatan.

Ruang-ruang diskusi, seminar, kuliah umum penuh. Di salah satu sudut halaman perpustakaan ada taman bermain anak yang penuh dengan sarana edukasi, sudut lainnya dipenuhi oleh muda-mudi yang sedang belajar. Dengan konsep perpustakaan yang modern, kini mendatangi perpustakaan menjadi semacam kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan.

Selain perpustakaan besar yang ada di kota, banyak perpustakaan-perpustakaan kecil di daerah, dari Sabang sampai Merauke yang berdiri hampir lima belas tahun lalu ketika ada gerakan literasi yang didukung penuh oleh pemerintah pada saat itu. Perpustakaan di daerah pun turut berubah wajah. Selain mendapatkan sumbangan berupa mesin pencari buku dari pemerintah, perpustakaan yang ada di daerah kini makin terawat, bangunannya layak huni, manajemennya perpustakaannya sudah dikelola baik, profesi pustakawan pun menjadi rebutan.

Di perpustakaan daerah, selain buku, di ruangan ada tambahan meja panjang yang di atasnya berjejer layar berukuran 5cm kali 10cm.  Ada ribuan buku yang bisa kita akses pada alat kecil tersebut. Buku-buku berubah menjadi bentuk digital. Layar berukuran mini tersebut tak membuat mata lelah membaca, bentuknya kecil dan ringan sehingga gampang dibawa kemana saja.

Jikalau ingin meminjam beberapa judul buku, pustakawan akan mengeluarkan sebuah benda bentuknya mirip telepon genggam. Kita tinggal menyebutkan buku apa yang ingin kita pinjam, lalu pustakawan dengan cekatan akan menambahkan judul buku pada alat yang akan kita bawa. Tak perlu khawatir barang tak kembali, perilaku para pembaca sudah berubah, mereka bertanggung jawab pada barang yang ia pinjam.

Indonesia, tahun 2030. Adalah sebuah negara yang maju, anak-anak mudanya menaruh minat yang tinggi pada literasi. Tempat-tempat komersil menjadi tempat yang sangat ramah literasi, mesin-mesin pencari buku ada di setiap kafe dan supermarket.

Anak perempuan tadi sudah berhasil mendapatkan buku yang ia ingini, buku “Hansel and Gretel” di tentengnya. Ia menuju kafe terdekat, matanya sibuk melihat anak-anak sebayanya juga menenteng buku dan membacanya di kafe, ya kafe! Ia kemudian hanyut dalam cerita “Hansel dan Gretel”. Di usianya yang masih belia ia tak perlu paham bagaimana negeri ini telah bertumbuh.*

 

Ilustrasi: HG

Sejarah Masa Depan Yang Saya Bayangkan

Andi Achdian

Sejarawan

 

Ketika Sukarno mengucapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di teras kediamannya, ia secara tidak langsung telah membuka pengalaman baru bagi orang-orang Indonesia, yang bergerak dalam sejarah linear sesuai peredaran waktu kalender Gregorian, berurutan dan tak dapat diubah, mortal dan historis, menggantikan roda waktu yang berputar siklis dalam kesadaran sejarah tradisional masyarakat tempatnya tinggal.

Sejak awal abad ke-20 dengan kemunculan kaum intelijensia dalam politik, kemerdekaan Indonesia telah melahirkan sebuah impian yang membentuk fitrah ganda antara sesuatu yang diharapkan pasti datang dan ketika kedatangannya menjadi pasti, ia tetap menjadi teka-teki tentang bagaimana dinamikanya bergerak bagi orang-orang yang hidup di dalamnya.

Masa depan tidak dapat disangkal adalah lautan misteri. Ia tidak pernah ada dalam kenyataan, tetapi bayang-bayangnya hadir dalam jiwa setiap orang dengan beragam keyakinan melalui proposisi-proposisi yang mereka tawarkan tentang bagaimana masa depan itu seharusnya, dan kesetiaan mereka menghidupi proposisi yang diajukan dalam membentuk masa depan itu.

***

Kita yang hidup di masa kini memiliki kemewahan untuk menilai sejauh mana kesetiaan setiap orang terhadap proposisi yang mereka ajukan, dan bagaimana akhir “sejarah masa depan” yang mereka jalani.

Sepanjang empat tahun setelah revolusi Indonesia, kita menyaksikan tidak seluruhnya proposisi dan harapan setiap orang terpenuhi. Bahkan kegagalannya menyiratkan pula kehancuran individu dan kelompok tempat seseorang menjadi bagian dari sebuah keyakinan bersama. Secara berturut-turut mereka yang terlempar dari panggung revolusi Indonesia jatuh terpuruk, terpanggang dalam bara api revolusi yang terus ‘memakan anak-anaknya sendiri’, meminjam istilah Vergnaun dalam menggambarkan drama revolusi Perancis abad ke-18.

Parade peristiwa dan juga nasib tak terelakan dari mereka yang menghidupi jalannya revolusi kemerdekaan menegaskan bahwa ‘masa depan adalah sebuah ladang hamparan tanpa arahan peta’ bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sejumlah nama seperti Amir Sjarifuddin, Musso, dan Sjahrir yang sejak usia muda menjalani keyakinan tentang sebuah negara republik yang merdeka, tetapi akhirnya mendapatkan diri terlempar dari arena utama. Sukarno dan Muhammad Hatta akhirnya menjadi sosok yang kukuh sebagai tokoh utama dalam penciptaan masa depan “masyarakat yang terbayangkan” bernama Indonesia menjadi sebuah negara republik yang merdeka.

Bayangan tentang “sejarah masa depan” Indonesia sebagai tempat kita hidup bersama bagaimanapun tidak berhenti setelah terbentuknya negara republik yang merdeka, dan tak lekang oleh pergerakan perubahan zaman memasuki abad ke-21 ini. Diktum lama bahwa manusia adalah mahluk sejarah, tetapi juga senantiasa menciptakan sejarah baru menjadi aksioma yang menentukan laku zaman.

Berbeda dengan periode kapitalisme cetak yang melahirkan “masyarakat terbayangkan”, kita menghidupi laku zaman dengan kapitalisme digital yang mengisi aspek terdalam sejak pagi buta sampai kembali lelap di peraduan. Media sosial menjadi salah satu platform dari era kapitalisme digital yang melemparkan kehidupan paling intim dan rahasia pribadi-pribadi setiap orang Indonesia dalam kehidupan publik. Ia memberikan imaji semu bagi banyak orang untuk membayangkan diri sebagai siapa-siapa, meski dalam kenyataan mereka bukan siapa-siapa. Merasakan diri sebagai bagian dari sebuah proyek besar di luar kehidupan pribadi, tetapi pada saat bersamaan mampus dalam kesepian dan isolasi diri.

Akhir sejarah seolah menjadi keniscayaan yang membentuk takdir manusia abad ke-21, meski ini adalah akhir sejarah yang semu. Jutaan orang tetap terhuyung dalam antrian panjang penghuni statistik di bawah garis kemiskinan tanpa akses terhadap kesehatan, pendidikan dan pemukiman yang layak. Angka kematian ibu dan anak tetap berada dalam posisi tertinggi di kawasan dan anak-anak kita adalah generasi yang harus bekerja dalam waktu yang lebih panjang dengan bayaran yang tak sepadan. Ojek online memberi ilusi bagi jutaan orang bahwa masih banyak pekerjaan bagi mereka yang mau bekerja dan tak henti berharap. Kenyataan bahwa mereka harus bekerja lebih panjang tanpa jaminan apapun bukan lagi sebuah persoalan.

***

Kegelapan dalam bayangan kelam membawa pula sisi terang di dalamnya. Sekarang kita hidup dalam sebuah era ketika angka harapan hidup banyak orang Indonesia meningkat. Penyakit yang dahulu mematikan sekarang berhasil dijinakkan. Kita pun semakin terhubung dengan dunia luar melebihi apa yang dapat dibayangkan generasi sebelumnya. Ringkasnya, dalam beberapa hal kita menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dibanding para pendahulu kita.

Pertanyaannya adalah apa proposisi-proposisi baru yang lahir dari situasi zaman kehidupan kita sendiri? Apakah kebahagian bersama dalam kehidupan publik di sebuah republik? Apakah menjadi sebuah bangsa yang membayangkan diri membuat segala sesuatu menjadi emas seperti sentuhan raja Midas? Apakah juga sebuah bayangan keangkuhan tentang keunggulan yang menjulang tinggi di antara bangsa-bangsa lain di dunia seperti bangunan Menara Babel?

Saya sendiri lebih suka untuk melihat sesuatu yang lebih sederhana saja. Saya mengharapkan anak-anak saya hidup dalam masyarakat yang suka membaca dan menjadikan kebaikan bersama di ruang publik sebagai prioritas utama kesehariannya. Sementara yang lainnya sekedar bonus saja. Begitu saja.*

 

Ilustrasi: Agatha Pratiwi

Masih Adakah Indonesia di Tahun 2030?

Mangadar Situmorang  

Rektor Universitas Katholik Parahyangan Bandung

 

Ramalan tentang masa depan Indonesia bukan hal baru dan juga bukan monopoli satu orang saja. Sebut saja “A Nation in Waiting” (Adam Schwarz, 1994) atau “Indonesia: the Unlikely Nation?” (Colin Brown, 2003) atau “A State of Emergency” (Sandra Pannel, 2003), sekadar menyebut beberapa contoh, mempertanyakan apakah Indonesia akan bertahan sebagai sebuah negara atau tidak. Jika Adam mengkhawatirkan kepemimpinan Presiden Suharto yang makin tidak efektif, Colin meragukan konstruksi sosial-demografis-historis Indonesia, dan Sandra mempertanyakan ketimpangan yang dialami oleh daerah-daerah di kawasan timur Indonesia.

Kekhawatiran tentang masa depan Indonesia tentu saja sah. Sebab, sejarah adalah kumpulan perubahan, termasuk yang ekstrim seperti munculnya atau hilangnya negara dari peta dunia. Di zaman Yunani kuno dikenal negara Athena dan Sparta. Kemudian juga ada Persia. Dalam perkembangannya, ada kekaisaran Romawi dan Ottoman.

Revolusi Amerika dan revolusi Perancis di peralihan abad ke-18 dan ke-19 juga mencatat kelahiran dan kematian sejumlah negara. Di awal abad ke-20, sejarah mencatat kemunculan sejumlah negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Indonesia. Dan, di penghujung abad tersebut, yang sering disebut sebagai akhir “Perang Dingin”, Yugoslavia, Chekoslovakia, dan Uni Soviet bubar. Sementara Slovenia, Kroasia, Kazhakstan, dan lain-lain lahir sebagai negara baru. Indonesia sendiri dicatat sebagai warisan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, di antaranya adalah Majapahit dan Sriwijaya.

Membuat prediksi tentang Indonesia di tahun 2030 bukanlah perkara mudah. Itu adalah tingkatan tertinggi dari seluruh tahapan ikhtiar intelektual. Di bawahnya secara berturut-turut adalah preskripsi, eksplanasi, deskripsi, dan eksplorasi. Keunggulan atau kehebatan prediksi terletak pada kemampuannya menghimpun dan mengkaji seluruh faktor yang akan mempengaruhi sebuah perubahan, sehingga bisa sampai pada sebuah hasil dengan presisi yang tinggi.

Pertanyaan yang lebih sederhana adalah: apa yang membuat sebuah negara bisa lenyap atau bertahan dan berkembang kuat?

Secara umum, keberadaan dan keberlanjutan Indonesia sebagai sebuah negara ditentukan oleh faktor internal (nasional atau domestik) dan faktor eksternal (internasional atau global). Keduanya memiliki dimensi struktural, politik, ekonomi, dan sosial-kultural atau perseptual.

Pertautan di antara semua itu akan menampilkan sebuah matriks atau peta yang dapat mencerminkan kompleksitas dan komprehensifitas faktor dan relasi antarfaktor, yang harus dikaji untuk membuat prediksi. Ini dapat mengantar kita pada sebuah (hipo-)tesis bahwa keberadaan dan keberlanjutan negara Indonesia ditentukan oleh kekuatan internal. (Hipo-)tesis kedua adalah pemerintah harus kuat, efektif, dan demokratis.

Secara struktural, bangunan kenegaraan Indonesia masih memerlukan penguatan. Ibarat sebuah bangunan, fondasi, pilar, dan kerangka penopang dan pengikatnya masih belum kokoh. Belum terikat kuat satu sama lain. Tujuh puluh tiga tahun kemerdekaan sebagai negara masih belum cukup untuk mencegah keretakan dan keruntuhan. Diperlukan penjagaan dan pengawasan agar struktur tersebut tidak diganggu.

Secara politis, sekalipun diakui pentingnya dan telah terjadinya distribusi kekuasaan di antara institusi dan organisasi politik, belum tentu semua institusi dan organisasi politik tersebut mampu memainkan perannya secara maksimal dan terintegrasi. Kecenderungan-kecenderungan koruptif dan diskriminatif masih sangat besar. Di sini pemerintah harus tampil sebagai kekuatan yang berada di atas organisasi-organisasi politik yang selalu bertindak semata-mata demi kepentingan kelompoknya.

Faktor ekonomis seringkali dilihat sebagai hal yang sangat menentukan. Pada tataran praktik, di sini juga terdapat persaingan di antara berbagai kekuatan ekonomi. Sifat persaingannya seringkali bersifat eksploitatif, diskriminatif dan konfliktual. Tugas utama pemerintah adalah mengendalikan persaingan tersebut sembari mengupayakan pembangunan, yang bertujuan memperbanyak jumlah dan kualitas sumber-sumber kesejahteraan untuk didistribusikan secara adil.

Dimensi perseptual menegaskan relasi antarindividu atau antarkelompok yang diwarnai oleh prasangka, meremehkan, curiga, dan intoleran. Hal itu mendorong perilaku dan tindakan yang diskriminatif, eksklusif, dan juga konfliktual. Ini bisa menjadi sumber keruntuhan negara.

Dalam pemahaman yang positif dan optimis, kelemahan atau kekurangan struktural, politik, ekonomi dan kultural pada haikatnya bersifat imminent, artinya selalu ada dan tetap akan ada. Oleh karena itu, harus ada yang mengatasinya secara terus menerus. Dan itu adalah pemerintah.

Di sinilah peran pemerintah, yaitu mencegah tindakan-tindakan destruktif, intoleran, dan diskriminatif. Bersamaan dengan itu, pemerintah harus bisa secara efektif dan demokratis mengawal dan menjamin agar proses-proses pembangunan terus berlangsung demi penguatan aspek-aspek struktural, politik, ekonomi, dan perseptual. Jika pemerintah kuat, efektif, dan demokratis, maka terjaminlah keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, demokratis, dan kuat pada 2030 dan sesudahnya.*

 

Ilustrasi: HG

Masih Ada Gelap di Antara Nyala Terang Kartini

Rena Asyari

Pendiri & Pengelola Konten RI2030.com

 

Hampir saja buku berjudul Door Duisternis Tot Licht terjatuh dari tangannya. Turbulensi pesawat membuat Sinta berkali-kali menegakkan duduknya, ia harus sabar setidaknya lima jam lagi untuk mendarat di Bandara Amsterdam.

Sinta kembali mengingat rentetan peristiwa yang menguras emosi. Ia tak pernah menduga ibunya menjadi salah satu dari sekian banyak TKW ilegal yang pulang tanpa nyawa.

Lima tahun lalu, dengan alasan ekonomi ibunya meninggalkan seluruh kehidupannya di tanah air. Pergi ke Suriah. Negeri dengan konflik agama yang tak kunjung usai.

Dua tahun berlangsung tanpa kabar, membuat Sinta tak banyak berharap, hingga ia mendapati kenyataan bahwa ibunya mengalami kekerasan dari majikannya.

Mayat ibunya datang dengan banyak luka lebam di sekujur tubuh, tepatnya 2015 lalu. Seluruh impian ibunya untuk dapat hidup lebih baik, ikut terkubur dalam tempurung kepalanya yang lembek karena berkali-kali terkena hantaman benda tumpul.

Para pejabat memenuhi rumahnya yang sempit di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Kakaknya, Sumiyati datang tergopoh-gopoh. Tangisnya pecah ketika melihat mayat ibunya. Sumiyati susah payah meminta izin kepada kepala pabrik tempat ia bekerja untuk cuti satu hari, karena ingin melihat ibunya di kali terakhir.

Sumiyati menjadi bagian dari ratusan ribu perempuan yang menggantungkan harapan di pabrik. Sumiyati tak pernah tahu kapan ia harus mengakhiri seluruh ritme hidupnya yang monoton.

Kerja delapan jam dengan satu posisi, yaitu mencabuti benang dari pakaian-pakaian setengah jadi. Aktivitas yang telah dilakoninya empat tahun terakhir. Ia dan teman-temannya kadang bertekad untuk keluar dari pabrik, tetapi selalu saja niat itu urung. Entah karena kebutuhan atau karena tiadanya pilihan.

Kebebasan yang didengung-dengungkan di gedung-gedung parlemen tak pernah berlaku untuk orang-orang macam Sumiyati. 21 April yang ditandai dengan gegap gempita atas bangkitnya hak-hak perempuan tak benar-benar ia nikmati. Ia dan ribuan temannya masih saja menjadi buruh, menghamba, harus seragam dan tak pernah mendapat ruang untuk bertanya.

Sinta menghela nafas panjang. Dua orang perempuan terdekatnya hidup penuh ketidakadilan. Ia kembali membuka buku Door Duisternis Tot Licht, kumpulan surat-surat gadis Jawa di penghujung abad ke-19.

Panggil aku Kartini saja begitulah gadis Jawa itu mengenalkan namanya. Seratus sembilan tahun lalu, untuk pertama kalinya pemikiran dan kegelisahan perempuan muda asal Jepara itu terdokumentasi.

Dalam suratnya tertanggal 25 Mei 1899 yang ditujukan kepada karibnya E.H Zeehandelaar, ia menulis: Sejak saya masih kanak-kanak, kata “emansipasi” belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga saya, dan tulisan serta karangan mengenai hal itu jauh dari jangkauan saya, timbul dalam diri saya keinginan yang makin lama menjadi makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, berdiri sendiri”.

Kartini berumur dua puluh tahun kala itu. Hari-harinya dipenuhi dengan membaca dan menyimpan banyak pertanyaan. Budaya dan lingkungannya masih sangat feodal. Ia heran mengapa kakaknya Raden Mas Sosrokartono boleh bersekolah, sedangkan ia dan dua adik perempuannya harus dipingit. Mengapa pula berjalan harus dengan berjinjit dan menggunakan bahasa Jawa kromo inggil kepada yang lebih tua darinya.

Suratnya kepada Stella 18 Agustus 1899 mempertanyakan tentang etiket Jawa yang menurutnya tidak masuk akal tersebut. “…. akan kami ceritakan beberapa kisah nyata. Adik saya tidak boleh mendahului saya, kecuali dengan merangkak di tanah. Kalau adik duduk di kursi dan saya lewat, maka ia harus segera turun dan duduk di bawah dengan kepala tunduk, sampai saya jauh melewatinya….. Sinta bergidik membayangkan kehidupan Kartini. Tiba-tiba ia merasa beruntung.

Selain memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan, Kartini pun ingin anak-anak perempuan Bumiputera mendapatkan pengajaran. Suratnya tertanggal 19 april 1903 untuk pemerintah Hindia Belanda terdengar sangat lantang, “Perempuan sebagai pendukung peradaban, juga di tanah matahari!” Perempuan Jawa harus dididik, harus diberi pelajaran, harus turut serta dalam pekerjaan raksasa: “pendidikan bangsa yang berjuta-juta!”.

Betapa besarnya perhatian Kartini pada pendidikan perempuan. Di suratnya yang lain tak luput ia menceritakan kegembiraanya tentang berdirinya sekolah Belanda swasta di pedalaman Priangan. Sekolah bersubsidi khusus untuk anak-anak bangsawan Bumiputera dan mempunyai murid gadis berjumlah dua puluh orang.

Ada bulir bening di sudut matanya, Sinta berterima kasih pada Kartini. Ia sudah tiga tahun mendapat beasiswa sekolah di Universitas Leiden, Belanda. Sinta teringat Kartini yang mengantongi surat lulus permohonan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda. Mengingat ayahnya Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, bupati Jepara sudah memasuki usia senja dan sakit-sakitan, Kartini pun urung pergi.

Kartini dihantarkan pada pilihan untuk mewujudkan mimpinya bersekolah atau memenuhi baktinya pada orang tua di ujung waktunya. Kartini pun menyerahkan surat beasiswa itu kepada karibnya Agus Salim, seorang yang sangat cerdas.

Sejak surat-suratnya dikumpulkan dan diterbitkan tahun 1911 oleh Mr. J. H. Abendanon, suara-suara Kartini tak lagi membisu dalam kertas. Raganya boleh berumur pendek tetapi semangat dan pemikirannya terus hidup, menginspirasi setiap perempuan.

Kartini tak sendiri. Di lain tempat, beratus mill jarak darinya, dengan suara yang hampir tak terdengar ke pelosok negeri. Lasminingrat yang tinggal di Garut pun sudah berbicara tentang kesetaraan dan kebebasan di tahun 1875. Bukunya Hikayat Erman dan Warnasari menjadi tumpahan pemikirannya.

Langkahnya disusul Dewi Sartika tahun 1904 dengan mendirikan Sakola Istri di Bandung. Sekolah yang diperuntukkan untuk perempuan, agar perempuan mempunyai ragam keahlian, seperti menjahit, memasak, memotong rambut dan lainnya.

Di Bandung pula, Emma Poeradireja tahun 1927 mendirikan Dameskring. Organisasi yang diperuntukkan bagi perempuan muda terpelajar yang berasal dari beragam suku bangsa.

Emma juga menjadi salah satu dari tiga perempuan yang mengikuti Kongres Pemuda II tahun 1928. Nama Emma Poeradireja kini dikenal sebagai salah satu Rumah Sakit Bersalin di Bandung yang terletak di jalan Sumatera.

Melalui buku-bukunya Soewarsih Djojopuspito pun turut andil memberikan pandangan yang terbuka tentang bagaimana perempuan harus menghargai dirinya sendiri. Buku Soewarsih berjudul “Manusia Bebas” yang ditulisnya tahun 1939, berhasil memotret pergolakan batin perempuan di kala itu.

Sinta mendengar kiprah Lasminingrat, Kartini, Dewi Sartika, Emma Poeradiredja dan Soewarsih dari dosennya di Leiden. Mereka adalah sedikit dari banyak perempuan yang berjuang untuk memerdekaan dirinya. Pergerakan mereka tak main-main. Perempuan Indonesia hari ini, tinggal menikmati perjuangannya.

Mereka adalah para pelopor yang telah memberikan jalan sekaligus pilihan. Akankah kita terus bergerak menuju peradaban yang lebih baik dengan cara menghargai diri sendiri dan sesama? Memilih berdiam diri, abai dan cenderung bersembunyi dari ketidakadilan asalkan diri dan keluarga aman? Atau, malah beradu mulut yang tak kunjung henti dan menghakimi sesama perempuan?

Tak terasa, pesawat yang ditumpangi Sinta hampir mendarat di Bandara Amsterdam. Kenangan akan ibunya ia simpan rapat-rapat. Ia melihat layar smartphonenya, 21 April 2018. Udara sejuk mulai menyapa, bunga-bunga tulip yang bermekaran nampak dari kejauhan.*

 

Ilustrasi: Agatha Pratiwi