Perpustakaan 2030

Rena Asyari

Pendiri & Pengelola Konten RI2030.com

 

Perpustakaan Nasional RI. Tahun 2030. Anak perempuan berusia sepuluh tahun menyebutkan judul buku yang ia ingini. “Hansen dan Gretel” buku dongeng anak yang berusia hampir 250 tahun yang lalu. Ada jeda untuk menunggu kira-kira lima menit, kemudian mesin pencari mengeluarkan buku Hansel dan Gretel. Mesinnya persis seperti mesin penjual minuman kaleng di pinggir jalan.

Pemandangan tersebut kerap kita jumpai di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Pemerintah telah mempunyai mesin pencari khusus untuk buku. Pembaca tinggal menyebutkan judul buku, lalu tak sampai lima menit mencari mesin pencari buku akan menemukannya. Tentu saja, jika mesin pencari kewalahan, pembaca harus sabar dan menyebutkan beberapa keyword tambahan seperti penulis dan penerbit buku tersebut. Selain itu, perpustakaan telah berubah wujud, bukan lagi menjadi tempat “horor” tapi menjadi tempat yang menyenangkan untuk melakukan ragam kegiatan.

Ruang-ruang diskusi, seminar, kuliah umum penuh. Di salah satu sudut halaman perpustakaan ada taman bermain anak yang penuh dengan sarana edukasi, sudut lainnya dipenuhi oleh muda-mudi yang sedang belajar. Dengan konsep perpustakaan yang modern, kini mendatangi perpustakaan menjadi semacam kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan.

Selain perpustakaan besar yang ada di kota, banyak perpustakaan-perpustakaan kecil di daerah, dari Sabang sampai Merauke yang berdiri hampir lima belas tahun lalu ketika ada gerakan literasi yang didukung penuh oleh pemerintah pada saat itu. Perpustakaan di daerah pun turut berubah wajah. Selain mendapatkan sumbangan berupa mesin pencari buku dari pemerintah, perpustakaan yang ada di daerah kini makin terawat, bangunannya layak huni, manajemennya perpustakaannya sudah dikelola baik, profesi pustakawan pun menjadi rebutan.

Di perpustakaan daerah, selain buku, di ruangan ada tambahan meja panjang yang di atasnya berjejer layar berukuran 5cm kali 10cm.  Ada ribuan buku yang bisa kita akses pada alat kecil tersebut. Buku-buku berubah menjadi bentuk digital. Layar berukuran mini tersebut tak membuat mata lelah membaca, bentuknya kecil dan ringan sehingga gampang dibawa kemana saja.

Jikalau ingin meminjam beberapa judul buku, pustakawan akan mengeluarkan sebuah benda bentuknya mirip telepon genggam. Kita tinggal menyebutkan buku apa yang ingin kita pinjam, lalu pustakawan dengan cekatan akan menambahkan judul buku pada alat yang akan kita bawa. Tak perlu khawatir barang tak kembali, perilaku para pembaca sudah berubah, mereka bertanggung jawab pada barang yang ia pinjam.

Indonesia, tahun 2030. Adalah sebuah negara yang maju, anak-anak mudanya menaruh minat yang tinggi pada literasi. Tempat-tempat komersil menjadi tempat yang sangat ramah literasi, mesin-mesin pencari buku ada di setiap kafe dan supermarket.

Anak perempuan tadi sudah berhasil mendapatkan buku yang ia ingini, buku “Hansel and Gretel” di tentengnya. Ia menuju kafe terdekat, matanya sibuk melihat anak-anak sebayanya juga menenteng buku dan membacanya di kafe, ya kafe! Ia kemudian hanyut dalam cerita “Hansel dan Gretel”. Di usianya yang masih belia ia tak perlu paham bagaimana negeri ini telah bertumbuh.*

 

Ilustrasi: HG

Advertisements

Masih Adakah Indonesia di Tahun 2030?

Mangadar Situmorang  

Rektor Universitas Katholik Parahyangan Bandung

 

Ramalan tentang masa depan Indonesia bukan hal baru dan juga bukan monopoli satu orang saja. Sebut saja “A Nation in Waiting” (Adam Schwarz, 1994) atau “Indonesia: the Unlikely Nation?” (Colin Brown, 2003) atau “A State of Emergency” (Sandra Pannel, 2003), sekadar menyebut beberapa contoh, mempertanyakan apakah Indonesia akan bertahan sebagai sebuah negara atau tidak. Jika Adam mengkhawatirkan kepemimpinan Presiden Suharto yang makin tidak efektif, Colin meragukan konstruksi sosial-demografis-historis Indonesia, dan Sandra mempertanyakan ketimpangan yang dialami oleh daerah-daerah di kawasan timur Indonesia.

Kekhawatiran tentang masa depan Indonesia tentu saja sah. Sebab, sejarah adalah kumpulan perubahan, termasuk yang ekstrim seperti munculnya atau hilangnya negara dari peta dunia. Di zaman Yunani kuno dikenal negara Athena dan Sparta. Kemudian juga ada Persia. Dalam perkembangannya, ada kekaisaran Romawi dan Ottoman.

Revolusi Amerika dan revolusi Perancis di peralihan abad ke-18 dan ke-19 juga mencatat kelahiran dan kematian sejumlah negara. Di awal abad ke-20, sejarah mencatat kemunculan sejumlah negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Indonesia. Dan, di penghujung abad tersebut, yang sering disebut sebagai akhir “Perang Dingin”, Yugoslavia, Chekoslovakia, dan Uni Soviet bubar. Sementara Slovenia, Kroasia, Kazhakstan, dan lain-lain lahir sebagai negara baru. Indonesia sendiri dicatat sebagai warisan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, di antaranya adalah Majapahit dan Sriwijaya.

Membuat prediksi tentang Indonesia di tahun 2030 bukanlah perkara mudah. Itu adalah tingkatan tertinggi dari seluruh tahapan ikhtiar intelektual. Di bawahnya secara berturut-turut adalah preskripsi, eksplanasi, deskripsi, dan eksplorasi. Keunggulan atau kehebatan prediksi terletak pada kemampuannya menghimpun dan mengkaji seluruh faktor yang akan mempengaruhi sebuah perubahan, sehingga bisa sampai pada sebuah hasil dengan presisi yang tinggi.

Pertanyaan yang lebih sederhana adalah: apa yang membuat sebuah negara bisa lenyap atau bertahan dan berkembang kuat?

Secara umum, keberadaan dan keberlanjutan Indonesia sebagai sebuah negara ditentukan oleh faktor internal (nasional atau domestik) dan faktor eksternal (internasional atau global). Keduanya memiliki dimensi struktural, politik, ekonomi, dan sosial-kultural atau perseptual.

Pertautan di antara semua itu akan menampilkan sebuah matriks atau peta yang dapat mencerminkan kompleksitas dan komprehensifitas faktor dan relasi antarfaktor, yang harus dikaji untuk membuat prediksi. Ini dapat mengantar kita pada sebuah (hipo-)tesis bahwa keberadaan dan keberlanjutan negara Indonesia ditentukan oleh kekuatan internal. (Hipo-)tesis kedua adalah pemerintah harus kuat, efektif, dan demokratis.

Secara struktural, bangunan kenegaraan Indonesia masih memerlukan penguatan. Ibarat sebuah bangunan, fondasi, pilar, dan kerangka penopang dan pengikatnya masih belum kokoh. Belum terikat kuat satu sama lain. Tujuh puluh tiga tahun kemerdekaan sebagai negara masih belum cukup untuk mencegah keretakan dan keruntuhan. Diperlukan penjagaan dan pengawasan agar struktur tersebut tidak diganggu.

Secara politis, sekalipun diakui pentingnya dan telah terjadinya distribusi kekuasaan di antara institusi dan organisasi politik, belum tentu semua institusi dan organisasi politik tersebut mampu memainkan perannya secara maksimal dan terintegrasi. Kecenderungan-kecenderungan koruptif dan diskriminatif masih sangat besar. Di sini pemerintah harus tampil sebagai kekuatan yang berada di atas organisasi-organisasi politik yang selalu bertindak semata-mata demi kepentingan kelompoknya.

Faktor ekonomis seringkali dilihat sebagai hal yang sangat menentukan. Pada tataran praktik, di sini juga terdapat persaingan di antara berbagai kekuatan ekonomi. Sifat persaingannya seringkali bersifat eksploitatif, diskriminatif dan konfliktual. Tugas utama pemerintah adalah mengendalikan persaingan tersebut sembari mengupayakan pembangunan, yang bertujuan memperbanyak jumlah dan kualitas sumber-sumber kesejahteraan untuk didistribusikan secara adil.

Dimensi perseptual menegaskan relasi antarindividu atau antarkelompok yang diwarnai oleh prasangka, meremehkan, curiga, dan intoleran. Hal itu mendorong perilaku dan tindakan yang diskriminatif, eksklusif, dan juga konfliktual. Ini bisa menjadi sumber keruntuhan negara.

Dalam pemahaman yang positif dan optimis, kelemahan atau kekurangan struktural, politik, ekonomi dan kultural pada haikatnya bersifat imminent, artinya selalu ada dan tetap akan ada. Oleh karena itu, harus ada yang mengatasinya secara terus menerus. Dan itu adalah pemerintah.

Di sinilah peran pemerintah, yaitu mencegah tindakan-tindakan destruktif, intoleran, dan diskriminatif. Bersamaan dengan itu, pemerintah harus bisa secara efektif dan demokratis mengawal dan menjamin agar proses-proses pembangunan terus berlangsung demi penguatan aspek-aspek struktural, politik, ekonomi, dan perseptual. Jika pemerintah kuat, efektif, dan demokratis, maka terjaminlah keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, demokratis, dan kuat pada 2030 dan sesudahnya.*

 

Ilustrasi: HG