Gotong Royong Pemerintah dan Gerakan Keorangtuaan Menangkal Radikalisasi

JC Pramudia Natal

Guru, Pemusik & Penulis Lepas

 

Terdapat satu benang merah yang sangat mencolok dari peristiwa pemboman bulan lalu di Surabaya, Wonocolo, dan Sidoarjo, yaitu para pelakunya merupakan satu keluarga batih; ayah, ibu, beserta anak-anak mereka.

Dalam bentuk yang paling tragis dan kejam, masyarakat Indonesia diberikan pelajaran bagaimana keluarga, terutama orangtua bagi anak-anak yang masih di bawah umur, memainkan peranan krusial dalam perkembangan kehidupan anak.

Hal ini tentu menjadi ironis karena justru selama lima tahun ke belakang, terutama dalam era Kabinet Kerja, keluarga justru dicoba untuk dikembalikan menjadi motor kebangkitan nasional, khususnya dalam sudut pandang pendidikan.

Dari perspektif Pemerintah, secara moril, dalam dukungan verbal yang dilontarkan Mendikbud I Kabinet Kerja Anies Baswedan atau langsung dalam implementasi kebijakan semacam program Direktorat Keorangtuaan dan Hari Pertama Sekolah, peran krusial keluarga sebagai salah satu dari trias pelaku pendidikan berusaha direvitalisasi oleh Pemerintah.

Dari perspektif akar rumput gerakan keorangtuaan, mulai dari yang bersifat psikososial dan berfokus kepada pembangunan suasana keluarga yang konstruktif sebagaimana ditunjukkan Keluargakita.id dan Komunitas Charlotte Mason Indonesia, hingga yang bersifat formal dalam bentuk sekolah dan pelatihan keluarga (homeschooling) sebagaimana dicontohkan oleh Rumahinspirasi.id dan Shine, semakin memperoleh perhatian khalayak luas.

Hal ini bukan hanya tercermin dalam jumlah peserta, namun juga perkembangan jumlah titik-titik kegiatan komunitas tersebut yang tidak hanya berskala kota, namun mulai merambah regional.

Lantas, bagaimana kita bersama perlu menyikapi isu radikalisasi keluarga ini? Walau terjadi pelaksanaan program keorangtuaan baik yang berbasis Pemerintah atau swadaya masyarakat sebagaimana diutarakan di atas, namun belum adanya payung gotong royong dan koordinasi menjadi satu aspek yang darurat untuk segera dibenahi.

Dengan segala prioritas dan program infrastruktur yang dimiliki kabinet kerja, bahkan Pemerintah lewat kepala KSP, Moeldoko, setengah mengakui bahwa baru pada tahun terakhir ini mereka akan menambah fokus kepada pembangunan manusia.

Dengan adanya perkembangan baru semacam radikalisasi keluarga, dalam bentuk pelaku bom bunuh diri, seyogianya Pemerintah tidak perlu malu untuk menggandeng komunitas-komunitas keorangtuaan di akar rumput yang nyata-nyata telah berkarya dan berbuah.

Salah satu sisi buta yang memperparah kelemahan gotong royong gerakan keorangtuaan itu sendiri adalah bahkan Pemerintah tidak bisa mengandalkan program pendidikan formalnya dalam membangun kerangka kebangsaan kepada anak.

Survei nasional Convey Indonesia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada September-Oktober 2017 terhadap 2.181 responden beragama Islam, yang terdiri atas guru pendidikan Agama Islam, murid, dosen, dan mahasiswi/a, menyodorkan fakta yang tidak ramah kebhinekaan.

Dari hasil survei tersebut dan juga kasus pemboman di Jawa Timur dapat kita lihat bersama bahwa benih-benih kekerasan, nir-empati, dan intoleransi masih ada bahkan berkembang semakin pesat.

Dan cara yang lebih “sangkil-mangkus untuk menekan dan bahkan memulihkan kebangsaan Indonesia yang berbhineka adalah adanya gotong royong antara Pemerintah dengan gerakan keorangtuaan di akar rumput.

Sementara Pemerintah dapat mengadopsi kebaruan konsep, filosofi, dan praktik pendekatan kekeluargaan yang terkini dan konstruktif, untuk kemudian disosialisasikan di sekolah-sekolah; maka gerakan akar-rumput keorangtuaan bisa mendapatkan jejaring luas dalam aspek hukum, kemasyarakatan, dan bahkan memperkaya alternatif konsep, filosofi, dan praktik gerakan keorangtuaan dari gotong royong dan koordinasi ini.

Apabila pedagog John Hattie mengatakan bahwa pengembangan murid dapat pesat karena gotong royong antar-guru, maka dapat kita perluas bahwa pengembangan kebangsaan dapat lebih “sangkil-mangkus” jika terjadi gotong royong Pemerintah dan komunitas/gerakan keorangtuaan di akar rumput.*

 

Ilustrasi: Jelleke Vanooteghem | Unsplash

Advertisements

Pendidikan untuk Generasi Z (dan Generasi Alpha)

Hendra Gunawan

Pendiri dan Pengelola Program RI2030.com

 

Baru-baru ini saya mengurus paspor pengganti karena paspor yang saya miliki tidak dapat dipakai lagi. Sambil menunggu di Kantor Imigrasi, saya mengamati seorang ibu dan anaknya yang duduk di depan saya. Sang ibu sedang mengisi formulir aplikasi paspor, sementara anaknya yang masih balita ‘memainkan’ ponsel cerdas ibunya. Saya amati sang anak ternyata bukan sedang ‘memainkan’ gawai ibunya, tetapi sedang menonton film di Youtube. Karena layarnya kecil, saya tidak bisa melihat jelas apa yang ditonton anak tersebut. Kemungkinan film kartun anak-anak yang dipilihkan sebelumnya oleh ibunya, mudah-mudahan begitu.

Pemandangan seperti di Kantor Imigrasi pada hari itu bukan pemandangan langka. Saya pernah mengamatinya juga di tempat-tempat umum seperti di restoran dan di bandara. Anda juga mungkin pernah menyaksikan kejadian serupa, bahkan mungkin di rumah Anda sendiri? Anak-anak Generasi α, yang lahir pada tahun 2010 (bersamaan dengan lahirnya iPad) atau sesudahnya, ‘tersebar’ di sekitar kita. Mereka diasuh oleh gawai atau ponsel cerdas.

Satu generasi sebelum Generasi α adalah Generasi Z, yang lahir pada akhir milenium ke-2 hingga tahun 2009 yang lalu. Saat ini, sebagian dari mereka sudah menempuh kuliah di perguruan tinggi. Sebagian besar lainnya bekerja di sektor informal atau berkeliaran di jalan, karena mereka telah putus sekolah sejak SMP atau SMA. Tetapi, hampir semuanya memiliki ponsel, menonton film di Youtube, dan berkomunikasi dengan Whatsapp atau Telegram.

Waktu seolah berjalan lebih cepat daripada sebelumnya, tetapi sekolah-sekolah masih disibukkan dengan pergantian kurikulum yang tidak jelas dan aturan penerimaan peserta didik baru dengan mission impossible-nya, yaitu memuaskan semua pihak. Pada awal tahun 2018 ini, di sebuah harian nasional ada orangtua yang mengeluhkan keberadaan bimbel di sekitar sekolah anaknya. Orangtua tersebut mungkin tidak menyadari bahwa di dunia maya keadaannya lebih mengerikan.

Bila di dunia nyata, khususnya di bumi Indonesia ini, gedung bimbel bertebaran di sekitar gedung sekolah, di Internet laman-laman bimbel juga jauh lebih banyak daripada laman sekolah. Di dunia maya pula, artikel-artikel yang ditulis oleh ‘guru’ bimbel mendominasi artikel yang ditulis oleh guru sekolah.

Pada suatu hari, saya melacak dokumen berbahasa Indonesia bertajuk ‘matematika’ yang tersebar di Internet. Apa yang saya temukan adalah sejumlah artikel dari berbagai lembaga bimbel. Apa yang ditulis oleh ‘guru’ bimbel bisa kita tebak: cara mudah untuk lulus pelajaran matematika, kupas tuntas materi pelajaran matematika SD, dan artikel-artikel semacam itu.

Hal serupa tidak akan kita temukan bila kita mencari dokumen bertajuk ‘mathematics’ yang berasal dari Malaysia, misalnya. Bila pembaca penasaran, sila periksa kebenaran fakta ini. Melalui media sosial, saya mengeluhkan keadaan di atas, berharap ada pelaku yang membaca keluhan saya dan tersadarkan.

Tetapi, tak lama setelah saya curhat, seorang rekan dosen berkomentar kurang-lebih sebagai berikut: “mengapa Anda tidak membuat blog matematika yang sesuai dengan harapan Anda?” Alih-alih membuat orang lain sadar, justru saya sendiri yang ‘tertembak’. Hari itu juga (saya masih ingat persis tanggalnya, yaitu 11 April 2016), saya membuat sebuah blog yang khusus saya dedikasikan untuk matematika — dan blog itu masih aktif hingga hari ini.

Saya menyadari bahwa dunia maya kita saat ini merisaukan, dan itu mencerminkan konstelasi, orientasi, dan mutu masyarakat kita (sebagaimana dipertontonkan setiap hari di layar televisi kita). Bila sekarang ini banyak yang menaruh harapan pada Generasi Z (dan Generasi α kelak), saya justru khawatir jangan-jangan yang kita miliki bukan Generasi Z yang terdidik, melek teknologi, dan berwawasan global, tetapi sekadar sebuah generasi yang hidup di Era 4.0. Kekhawatiran ini didukung oleh data statistik yang mengungkapkan aktivitas tak produktif masyarakat Indonesia di dunia maya.

Namun, di tengah kekelaman yang kita hadapi, ada secercah harapan. Berbeda dengan dunia fisik, sesungguhnya banyak yang kita bisa lakukan di dunia maya. Saya tidak bisa membangun sekolah fisik di dunia nyata untuk menyaingi bisnis bimbel, karena saya tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Andai sekalipun tersedia dana, lucu juga bila untuk meredam geliat bimbel kita dirikan sekolah sebanyak-banyaknya di sekitar gedung bimbel tersebut.

Di dunia maya, kita bisa membangun sekolah maya, dan itu yang saya lakukan. Blog matematika saya bukan blog pertama yang saya buat. Sejak tahun 2013, ketika ada gonjang-ganjing seputar Kurikulum 2013, saya juga membuat blog untuk memperkaya wawasan anak-anak tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Seperti kata pepatah, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita nyalakan lilin.

Di dunia maya, konten negatif sulit diberantas. Yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak konten positif. Siapa yang dapat berkontribusi? Saya berharap para pelaku pendidikan di Indonesia menyadari bahwa perannya dewasa ini bukan sekadar mengajar di ruang kelas yang ada di sekolah dan di kampus (fisik), tetapi juga di ruang-ruang diskusi yang tersebar di dunia maya. Masa depan bangsa ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini.*

 

Ilustrasi: HG

Pendidikan Bukan Sekolah

Antri Jayadi

Pendiri PKBM Lallatassisara

 

Bagiku pendidikan adalah upaya manusia dalam memanusiakan setiap mahluk yang berakal bukan malah mengakali setiap mahluk. Tak ada lagi pendidikan tinggi, pendidikan menengah, ataupun pendidikan dasar sebab jika setiap yang berakal paham akan dasar dari pendidikan maka saya yakin tak perlu ada sekolah.

Berlandaskan pengalaman saya mengamati bahwa dasar dan akar dari keterbelakangan pendidikan bangsa kita adalah sistem. Yah, bagi saya sistem kita hari ini terlalu berpendidikan sehingga yang diutamakan adalah matematika dan logika. Karena itu orientasi pendidikan mengarah pada kehidupan layak, sementara tidak semua siswa mau mengerti bagaimana sebenarnya kehidupan yang layak itu.

Sistem pendidikan mengarahkan sekolah menjadi mesin grading yang mampu memilah antara siswa yang pintar dan siswa yang bodoh, sehingga pendidikan terkesan hanya diperuntukkan bagi mereka yang pintar. Kupikir bukan menggeneralisir, tetapi fakta tentang seleksi-seleksi memasuki sekolah yang berkualitas baik (unggulan), sudah cukup mengubur mimpi anak-anak yang berniat menjadi orang yang pintar.

Tes-tes (UN) ketidakpercayaan atas bakat dan minat siswa sudah cukup menghabiskan anggaran setiap tahunnya yang output-nya pun sama sekali tidak menjamin bahwa yang lulus adalah mereka yang pintar. Dari sistem seleksi masuk dan seleksi keluar sudah terjadi kesenjangan atas tujuan dari pendidikan kita. Bagi saya hanya ada satu tes untuk pendidikan, yaitu denyut nadi (hidup).

Berikutnya adalah sistem pembelajaran (kurikulum) hari ini. Masih banyak sekolah yang jika ditanya menggunakan kurikulum apa, jawabannya adalah kurikulum campuran. Yah, alangkah kreatifnya guru-guru kita hari ini. Penyebabnya bukan pada kurikulumnya melainkan pelaksana kurikulum tersebut.

Fakta di daerah saya, sekitar 80% sekolah, baik dasar maupun menengah, tenaga pengajar atau gurunya berstatus sebagai tenaga kontrak dan honorer yang akrab disapa sebagai sukarelawan. Artinya orang-orang yang menjalankan kurikulum adalah mereka yang suka dan rela dalam artian tidak ada tanggung jawab moril secara administratif dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru. Sebut saja mereka kalau suka dijalankan kalau tidak yah dihiraukan. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang takut atau keberatan ketika diberhentikan (dipecat) sebab mereka tak pernah merasakan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai saksi perih keadilan bagi mereka adalah pemberian THR dan gaji ke-13 di hari raya islam. Mereka hanya menjadi penoton atas kerja ikhlas mereka.

Berkiblat pada negara dengan sistem pendidikan terbaik sebut saja Finlandia, yang menerapkan upah guru dan dokter disetarakan (sama) sebab mereka tahu betul bahwa manusia yang baik adalah mereka yang terdidik dan sehat. Berkaca pada Nawacita, pemerintah kita sebenarnya sudah sejalan dalam pembangunan bangsa Indonesia terbukti menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas. Tinggal bagaimana program ini sampai pada level terbawah, anggap saja pelaksana (guru/dokter). Pertanyaanya gaji guru dan dokter sudah setara atau belum? Silakan di jawab.

Di Negara Finlandia, profesi guru adalah profesi yang dianggap mahal atau mulia sebab tidak mudah menjadi seorang guru disana. Menjadi guru harus melalui serangkaian seleksi dan wajib bergelar Magister (S2). Mereka tahu betul bahwa nasib bangsanya terletak di tangan para guru yang akan mendidik generasi penerus mereka. Sementara di Indonesia siapa saja bisa menjadi seorang guru selama mereka memiliki keinginan bahkan berjiwa relawan. Artinya, masa depan generasi kita terletak di tangan mereka yang mau mendidik dengan ikhlas, bukan mendidik dengan tanggung jawab masa depan. Buktinya adalah guru-guru yang mengajar di pelosok-pelosok negeri ini. Silakan ditanya ijasahnya apa dan gajinya berapa?

Dari beberapa sistem yang saya kemukakan tersebut adalah berdasarkan keresahan pribadi akan bagaimana masyarakat kita hari ini melihat dan mendefinisikan pendidikan sebagai hal yang tidak begitu penting. Saya tidak melihat pendidikan dasar atau pendidikan menengah. Tetapi bagaimana kita mengubah paradigma masyarakat, khususnya orangtua, bahwa yang terpenting bukan pada tahap pendidikan dasarnya ataupun pendidikan menengahnya atau bahkan pendidikan di dalam keluarga, tetapi bagaimana para orangtua paham akan dasar dari pendidikan, bukan pendidikan sebagai dasar. Yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan bukan saja sekolah.

Kalaupun ditanya bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang baik untuk sekolah dasar dan menengah, saya ingin menantang Kementerian Pendidikan Tinggi bertukar peran dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya, para dosen diposisikan mengajari anak usia dini sampai SMA/SMK dan sebaliknya para guru SD sampai SMA/SMK diposisikan sebagai dosen di perguruan tinggi. Setelah itu kita akan mendengar testimoni dari para guru dan dosen, begitupun testimoni dari para siswa dan mahasiswa.

Dari hasil evaluasi tersebut, saya yakin bahwa para guru akan mendapatkan komentar dan perhatian yang lebih banyak. Saya siap bekerja untuk membuktikan bahwa yang terpenting bukanlah pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi melainkan bagaimana menyampaikan dasar (roh/arwah) dari pendidikan yang sebenar-benarnya sejak dini. Kita belum terlambat.

Saya bermimpi pada tahun 2030 yang mengajar di sekolah mulai dari level PAUD dan SD hingga SMP dan SMA/SMK adalah para profesor dan doktor, bukan lagi apa kurikulumnya.*

 

Ilustrasi: PBI

Perpustakaan 2030

Rena Asyari

Pendiri & Pengelola Konten RI2030.com

 

Perpustakaan Nasional RI. Tahun 2030. Anak perempuan berusia sepuluh tahun menyebutkan judul buku yang ia ingini. “Hansen dan Gretel” buku dongeng anak yang berusia hampir 250 tahun yang lalu. Ada jeda untuk menunggu kira-kira lima menit, kemudian mesin pencari mengeluarkan buku Hansel dan Gretel. Mesinnya persis seperti mesin penjual minuman kaleng di pinggir jalan.

Pemandangan tersebut kerap kita jumpai di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Pemerintah telah mempunyai mesin pencari khusus untuk buku. Pembaca tinggal menyebutkan judul buku, lalu tak sampai lima menit mencari mesin pencari buku akan menemukannya. Tentu saja, jika mesin pencari kewalahan, pembaca harus sabar dan menyebutkan beberapa keyword tambahan seperti penulis dan penerbit buku tersebut. Selain itu, perpustakaan telah berubah wujud, bukan lagi menjadi tempat “horor” tapi menjadi tempat yang menyenangkan untuk melakukan ragam kegiatan.

Ruang-ruang diskusi, seminar, kuliah umum penuh. Di salah satu sudut halaman perpustakaan ada taman bermain anak yang penuh dengan sarana edukasi, sudut lainnya dipenuhi oleh muda-mudi yang sedang belajar. Dengan konsep perpustakaan yang modern, kini mendatangi perpustakaan menjadi semacam kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan.

Selain perpustakaan besar yang ada di kota, banyak perpustakaan-perpustakaan kecil di daerah, dari Sabang sampai Merauke yang berdiri hampir lima belas tahun lalu ketika ada gerakan literasi yang didukung penuh oleh pemerintah pada saat itu. Perpustakaan di daerah pun turut berubah wajah. Selain mendapatkan sumbangan berupa mesin pencari buku dari pemerintah, perpustakaan yang ada di daerah kini makin terawat, bangunannya layak huni, manajemennya perpustakaannya sudah dikelola baik, profesi pustakawan pun menjadi rebutan.

Di perpustakaan daerah, selain buku, di ruangan ada tambahan meja panjang yang di atasnya berjejer layar berukuran 5cm kali 10cm.  Ada ribuan buku yang bisa kita akses pada alat kecil tersebut. Buku-buku berubah menjadi bentuk digital. Layar berukuran mini tersebut tak membuat mata lelah membaca, bentuknya kecil dan ringan sehingga gampang dibawa kemana saja.

Jikalau ingin meminjam beberapa judul buku, pustakawan akan mengeluarkan sebuah benda bentuknya mirip telepon genggam. Kita tinggal menyebutkan buku apa yang ingin kita pinjam, lalu pustakawan dengan cekatan akan menambahkan judul buku pada alat yang akan kita bawa. Tak perlu khawatir barang tak kembali, perilaku para pembaca sudah berubah, mereka bertanggung jawab pada barang yang ia pinjam.

Indonesia, tahun 2030. Adalah sebuah negara yang maju, anak-anak mudanya menaruh minat yang tinggi pada literasi. Tempat-tempat komersil menjadi tempat yang sangat ramah literasi, mesin-mesin pencari buku ada di setiap kafe dan supermarket.

Anak perempuan tadi sudah berhasil mendapatkan buku yang ia ingini, buku “Hansel and Gretel” di tentengnya. Ia menuju kafe terdekat, matanya sibuk melihat anak-anak sebayanya juga menenteng buku dan membacanya di kafe, ya kafe! Ia kemudian hanyut dalam cerita “Hansel dan Gretel”. Di usianya yang masih belia ia tak perlu paham bagaimana negeri ini telah bertumbuh.*

 

Ilustrasi: HG

Mencapai Sasaran Pembangunan Berkelanjutan: Mungkinkah?

Hendra Gunawan

Pendiri & Pengelola Program RI2030.com

 

Berbicara tentang masa depan, ada buku “Physics of the Future” karangan Michio Kaku yang memprediksi peradaban hingga tahun 2100, dari sudut pandang kemajuan sains. Kaku adalah seorang fisikawan, namun ia tidak hanya berbicara tentang kemajuan dalam bidang fisika. Dalam bukunya, ia juga meramalkan apa yang akan terjadi dalam bidang komputer, robotika, kedokteran, dan perjalanan luar angkasa.

Selain buku Kaku, ada juga buku “The Next 100 Years” karangan George Friedman. Berbeda dengan Kaku, Friedman meramalkan apa yang akan terjadi pada negara-negara di berbagai belahan Bumi. Selain masalah geopolitik, Friedman juga menyoroti masalah ekonomi dan sosial, serta arah perkembangan teknologi di abad ke-21.

Membaca buku-buku seperti itu serasa membaca buku fiksi, walau kedua buku di atas bukan novel techno-thriller seperti “Ghost Fleet” karangan P.W. Singer. Pikiran kita bisa mengawang-awang, seolah sedang berada di masa depan.

Berada di Indonesia, yang statusnya saat ini masih merupakan “negara berkembang”, ramalan masa depan versi Kaku ataupun Friedman bak khayalan atau dongeng fiktif. Jangankan membayangkan apa yang akan terjadi 50 hingga 100 tahun ke depan, memikirkan apa yang akan terjadi pada pemilu yang akan datang pun sudah bikin puyeng.

Sialnya, pikiran kita di negeri tercinta ini seolah tak pernah lepas dari pemilu ke pemilu, dari pilpres ke pilpres, bahkan dari pilkada ke pilkada, dengan berbagai dramanya. Padahal, di luar sana, perubahan terjadi dengan amat cepat. Sejujurnya, berbicara perihal apa yang akan terjadi sepuluh tahun ke depan saja mungkin sulit.

Tengoklah misalnya Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SPB 2030) yang terdiri atas 17 sasaran dengan 169 indikator capaian yang terukur dan tenggat waktu tertentu, hingga tahun 2030. SPB tahun 2030 ditetapkan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kesejahteraan manusia dan keberlanjutan planet Bumi.

Sebagai gambaran, di antara 17 sasaran tersebut, ada sasaran terhapusnya kemiskinan dan kelaparan di seluruh negara (Sasaran ke-1 dan ke-2). Kemudian ada sasaran tersedianya air bersih dan sanitasi layak, serta energi bersih dan terjangkau (Sasaran ke-6 dan ke-7). Terkait dengan lingkungan, ada sasaran penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem daratan (Sasaran ke-13, 14, dan 15).

Salah satu sasaran dalam SPB tahun 2030 yang menarik perhatian saya adalah terwujudnya pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (Sasaran ke-4). Sebagaimana kita ketahui, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia saat ini masih tergolong rendah, yakni 7,95 tahun (data BPS tahun 2016). Ini berarti bahwa siswa kita pada umumnya putus sekolah di jenjang SMP. Di beberapa provinsi, keadaannya lebih parah. Sila intip statistik rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah per provinsi yang telah dirangkum di

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/harapan-lama-sekolah-hls-dan-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi

Pertanyaannya kemudian: Dapatkah, pada tahun 2030 nanti, rata-rata lama sekolah menjadi setidaknya 12 tahun dan para lulusan pendidikan menengah memiliki pengetahuan umum yang memadai, sehingga mereka dapat bekerja dan menghidupi dirinya sendiri? Lebih jauh, dapatkah para pemuda kita, setidaknya separuhnya, mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki kemampuan yang cukup sehingga mereka dapat bersaing di era yang semakin ganas nanti?

Sebagai insan yang berkecimpung di dunia pendidikan, saya tentunya berharap hal itu dapat terwujud. Namun, saya tidak bisa duduk manis membayangkan hal itu terjadi dengan sendirinya. Sejak tahun 2013, saya membuat blog anakbertanya.com, untuk memperkenalkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keprofesian serta sosok-sosok anutan kepada anak-anak. Harapannya anak-anak akan terinspirasi, tetap sekolah, dan tidak berhenti belajar.

Dua belas tahun lagi, tahun 2030 itu tiba. Pada saat itu, nasib bangsa berada di tangan para pemuda yang akan menakhodai kapal Indonesia mengarungi masa, menuju era baru.

 

Ilustrasi: Agatha Pratiwi